Pemkot Metro Siapkan Digitalisasi Bansos Percontohan Nasional

RRI.CO.ID, Bandarlampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tengah mempersiapkan implementasi Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Langkah strategis ini menempatkan Kota Metro sebagai satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan inovasi sistem perlindungan sosial tersebut.

Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, memyampaikan terkait peta jalan program berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) ini, sengaja dirancang untuk menjawab benang kusut masalah ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan yang selama ini kerap terjadi di lapangan.

"Kita masih menemukan masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum memperoleh haknya. Digitalisasi ini menjadi solusi untuk memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan akurasi data, dan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya. 13 Juli 2026

Ia mengatakan, masyarakat penerima manfaat juga diuntungkan karena akan memperoleh kemudahan akses yang signifikan melalui mekanisme pemanfaatan verifikasi biometrik. Terobosan administrasi publik ini diyakini mampu memangkas rantai birokrasi yang panjang, mempercepat waktu penyaluran, serta memperluas tingkat inklusi keuangan di kalangan masyarakat bawah.

Ia menambahkan, guna memastikan kesuksesan agenda berskala nasional ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat diinstruksikan untuk mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kolaborasi lintas sektor serta kesiapan infrastruktur siber dinilai mutlak diperlukan agar sistem baru ini tidak mengalami kendala teknis saat dioperasikan.

Ia berharap, bersamaan dengan peluncuran program teknologi tersebut, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Metro kembali diingatkan untuk menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pungutan liar. Penegasan kedisiplinan pegawai lewat rutinitas apel pagi ini menjadi komitmen awal pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola birokrasi yang luhur, akuntabel, serta adaptif terhadap perubahan jaman.