RRI.CO.ID, Bandarlampung — Wali Kota Metro, Bambang Imam Santoso, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian dan Penanganan Reformasi Agraria yang diselenggarakan di Provinsi Lampung. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, para bupati, serta wali kota se-Provinsi Lampung guna mengantisipasi berbagai persoalan sengketa lahan yang kian marak.
Melalui rakor ini, ditekankan pula pentingnya mengedepankan kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta menjaga iklim investasi. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan,
"Kita harus merapikan semua tatanannya. Semua program akan berjalan dengan baik ketika fondasinya benar. Fondasi paling penting adalah kepastian hukum." Ujarnya. Kamis, 17 September 2026
Ia mengatakan, terungkapnya persoalan pertanahan di wilayah Lampung saat ini telah memasuki fase serius dengan terdeteksi sedikitnya puluhan titik sengketa lahan. Permasalahan agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi swasta ini dinilai berpotensi menjadi hambatan sosial jika tidak segera diredam melalui langkah pencegahan yang terpadu.
| Baca juga: BPK Evaluasi Tata Kelola RSUD Ahmad Yani |
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum didorong untuk memperkuat koordinasi serta mengambil langkah penyelesaian yang objektif. Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan agar penanganan sengketa tanah dapat berjalan secara persuasif, terarah, dan berkeadilan bagi semua pihak yang bersangkutan.
Wali Kota Metro menyatakan komitmen penuh jajaran pemerintah kota untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mengawal reformasi agraria. Ia berharap pendekatan musyawarah berbasis data yang akurat serta berpedoman pada aturan hukum yang berlaku akan terus diutamakan demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....