Dinsos Tolitoli Verifikasi 2.585 KK Terindikasi Judi Online

RRI.CO.ID, TOLITOLI – Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), pada Juli 2026 terdapat sebanyak 2.585 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tolitoli yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Muhajir, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena keluarga penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

“Data ini masih harus kami telusuri dan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh penerima bantuan tersebut melakukan aktivitas judi online,” ujar Muhajir.

Menurut Muhajir, indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online dalam database Kementerian Sosial tidak serta-merta menunjukkan bahwa penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.

Untuk memastikan akurasi data, Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli melibatkan pendamping desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta operator desa dalam proses sosialisasi dan verifikasi lapangan terhadap keluarga yang masuk dalam daftar tersebut.

Dinas Sosial juga masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 KK penerima bantuan. Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan data faktual di lapangan.

Muhajir menegaskan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial sekaligus menghindari kesimpulan berdasarkan data indikatif semata. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemutakhiran sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap keluarga penerima manfaat.