DPKP Buol Perkuat Pendataan Sawit untuk Legalitas Petani
- 31 Agt 2026 15:30 WIB
- Toli Toli
RRI.CO.ID, TOLITOLI – Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) terus memperkuat pembenahan sektor perkebunan daerah, khususnya komoditas kelapa sawit. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui pemetaan dan pendataan menyeluruh terhadap lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Buol.
Program tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang lebih transparan, akurat dan efisien. Pendataan mencakup verifikasi legalitas kepemilikan tanah, pengukuran luas areal tanam serta pencatatan kapasitas produksi harian petani kelapa sawit swadaya.
Kepala Bidang Perkebunan DPKP Kabupaten Buol, Nurhayati Mentemas, mengatakan pendataan tersebut juga menjadi langkah penting dalam memfasilitasi penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi petani sawit swadaya.
Menurutnya, kepemilikan STDB sangat penting karena memberikan kepastian legalitas usaha budidaya sekaligus menjadi salah satu syarat bagi petani untuk terhubung dengan rantai pasok industri sawit yang berkelanjutan. Selain itu, STDB dapat mendukung petani dalam mengakses berbagai program pemerintah pusat.
"Untuk mendorong kepastian legalitas dan kesejahteraan petani, tentunya sosialisasi dan teknis pelaksanaan pendataan di lapangan sangat penting agar petani dapat masuk ke dalam rantai pasok industri sawit berkelanjutan serta selaras dengan program pemerintah pusat," ujar Nurhayati kepada RRI.co.id, Kamis (27/8/2026).
Nurhayati menjelaskan, pendataan dan penerbitan STDB juga dapat menjadi dasar pemerintah dalam memberikan berbagai bantuan sarana dan prasarana perkebunan, termasuk bantuan bibit unggul serta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Data yang valid diharapkan mampu memastikan bantuan pemerintah diberikan secara tepat sasaran.
Selain itu, legalitas dan data perkebunan yang jelas dinilai dapat memperkuat posisi tawar petani dalam membangun kemitraan dengan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) lokal. Kemitraan yang lebih transparan diharapkan turut membantu menjaga kestabilan nilai jual Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan petani.
DPKP Kabupaten Buol mengimbau seluruh petani kelapa sawit dan masyarakat agar kooperatif ketika petugas melakukan survei serta pendataan di lapangan. Pemerintah berharap tersedianya data perkebunan yang presisi dan valid dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....