RRI.CO.ID, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan. Kualifikasi pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Peningkatan kualifikasi pendidikan juga menjadi bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian serta upaya mendukung reformasi birokrasi yang menuntut aparatur negara bekerja secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, Wahyu Setyabudhi, mengungkapkan bahwa dari total 6.728 ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu di Kabupaten Buol, masih terdapat 2.126 orang atau sekitar 31 persen yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 819 orang berpendidikan Diploma I hingga Diploma III, 1.302 orang lulusan SLTA, dan lima orang masih berpendidikan SD maupun SLTP,” ujarnya plt kepala BKPSDM kabupaten Buol Wahyu Setyabudhi kepada rri.co.id Rabu 24 Juni 2026

Menurut Wahyu, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena peningkatan kompetensi aparatur sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Buol telah menjalin kerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) Palu. Melalui kerja sama tersebut, pada tahun ini Untad membuka program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Kabupaten Buol yang dapat dimanfaatkan ASN untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

“Program RPL Untad ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi ASN yang belum berkualifikasi S1. Selain proses pembelajaran lebih mudah diakses karena tersedia di Kabupaten Buol, peserta juga akan memperoleh ijazah dari perguruan tinggi negeri yang kualitasnya sudah terjamin,” katanya.

Wahyu menambahkan, keberadaan RPL Untad di Buol memberikan banyak keuntungan bagi ASN, terutama dari sisi akses pendidikan dan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan harus menempuh pendidikan di luar daerah.

Karena itu, BKPSDM Kabupaten Buol terus mendorong ASN yang belum memiliki kualifikasi sarjana untuk memanfaatkan program tersebut sebagai upaya meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap seluruh ASN yang belum S1 dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Biayanya masih terjangkau dan manfaatnya sangat besar untuk pengembangan karier maupun peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.