RRI.CO.ID,Tolitoli - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), terus memperkuat kualitas layanan bantuan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan melalui Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Peningkatan Layanan Pelaporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Baru, Desa Buntuna dan Desa Pangi, Kabupaten Tolitoli, Jumat, 8 Mei 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Hukum Kanwial Kemenkum Sulteng, bertujuan meningkatkan akuntabilitas layanan Posbankum sekaligus memastikan pelaksanaan pelaporan layanan berjalan tertib dan terintegrasi melalui sistem pelaporan resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Berbagai hal strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan tertib administrasi dan pelaporan kegiatan Posbankum, identifikasi kendala teknis di lapangan, hingga pentingnya pembaruan data Posbankum secara berkala dalam mendukung Program Desa dan Kelurahan Sadar Hukum. Namun, sejumlah tantangan di lapangan didapati diantaranya keterbatasan jaringan internet dan masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia operator Posbankum dalam pengelolaan layanan serta pelaporan digital.

Untuk mengatasnya, tim memberikan asistensi teknis secara langsung terkait tata cara pengisian pelaporan layanan dan proses pengunggahan data pada sistem pelaporan Posbankum. Tim, juga memastikan kesiapan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memberikan pendampingan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum maupun proses pelaporan secara daring.

Menanggapi itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan penguatan layanan Posbankum merupakan bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat rentan di desa dan kelurahan.

“Posbankum memiliki peran strategis, sebagai ruang konsultasi dan pelayanan hukum masyarakat di tingkat paling dekat. Karena itu, kualitas layanan, tertib administrasi dan ketepatan pelaporan harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Dirinya, menekankan pelaporan yang baik akan mendukung penguatan data layanan bantuan hukum secara nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan budaya hukum masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh Posbankum di Sulawesi Tengah dapat berjalan aktif, akuntabel dan terdokumentasi dengan baik. Pendampingan ini, menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung peningkatan kapasitas pengelola Posbankum, termasuk menghadapi kendala teknis di lapangan,” jelasnya.

Kanwil Kemenkum Sulteng, berharap Posbankum di Kabupaten Tolitoli dapat semakin optimal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Sulawesi Tengah.