RRI.CO.ID,Tolitoli-Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah, pada Semarak Sulteng Nambaso, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), menghadirkan Stand Layanan AHU dan Kekayaan Intelektual, Selasa, 14 April 2026.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Ili Rusliadi, menyampaikan kehadiran stand layanan, merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Berbagai layanan disediakan, meliputi konsultasi dan pendaftaran Apostille, pendaftaran Perseroan Perorangan, serta konsultasi terkait badan hukum. Selain itu, momen tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi terkait penggunaan sistem layanan terbaru melalui platform layanan.ahu.go.id, khususnya untuk layanan Perseroan Perorangan dan legalisasi Apostille.

Dihari pertama pelaksanaan, tercatat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dengan terealisasinya tiga pendirian Perseroan Perorangan serta satu konsultasi terkait peralihan akun dari sistem lama ke sistem yang baru. Layanan, juga didukung oleh tim helpdesk dan staf Bidang Pelayanan AHU yang siap memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, tidak lupa memberikan apresiasi atas inisiatif pelayanan yang proaktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kehadiran layanan AHU, di tengah masyarakat merupakan langkah konkret dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif dan responsif. Ini, adalah wujud komitmen kami untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan hukum yang mudah dan berkualitas,” ujarnya.

Dirinya, menambahkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi kunci dalam mendorong optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum masyarakat,” terangnya.