RRI.CO.ID, Tolitoli - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah, melaksanakan Kegiatan Silaturahmi dan Diskusi bertajuk Potensi Kerja Sama Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Banggai Laut, serta Sosialisasi Peningkatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Banggai Laut, Rabu, 4 Maret 2026.
Kegiatan tersebut, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pengelolaan kekayaan intelektual serta penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan peran strategis Kantor Wilayah dalam penyelenggaraan layanan hukum, khususnya di bidang Administrasi Hukum Umum dan pelindungan Kekayaan Intelektual.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan komitmen Kanwil untuk terus memberikan pendampingan, fasilitasi, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran, pendaftaran dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
“Kekayaan intelektual, merupakan aset strategis daerah dengan perlindungan yang tepat, potensi lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Tidak lupa, ia menekankan pentingnya penguatan layanan bantuan hukum, melalui Posbankum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Posbankum desa dan kelurahan, harus menjadi ruang pelayanan hukum yang aktif, responsif dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses keadilan secara mudah dan merata,” sebutnya.
Kegiatan tersebut, menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, bersama Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
Melalui sinergi itu, diharapkan pengelolaan Kekayaan Intelektual, pengembangan produk unggulan daerah, serta penguatan layanan bantuan hukum berbasis desa dan kelurahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....