Kemenkum Sulteng Fasilitasi Harmonisasi Raperbup Banggai Terkait Puskesmas

RRI.CO.ID,Tolitoli - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, Selasa, 3 Maret 2026.

Adapun, harmonisasi dilaksanakan bersama tim pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Banggai dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Pembahasan, dilakukan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada dasar kewenangan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mekanisme pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran layanan kesehatan.

Selain itu, Tim Perancang melakukan pendalaman terhadap ruang lingkup fleksibilitas keuangan BLUD, batasan pemanfaatan pendapatan, tata kelola belanja operasional dan belanja modal, hingga penguatan sistem pengawasan internal.

Serta, dilakukan penyesuaian redaksional dan sistematika penyusunan agar sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Penajaman itu, bertujuan memastikan regulasi tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam pembentukan regulasi daerah.

“Setiap produk hukum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, selaras dengan regulasi nasional, serta dirumuskan secara cermat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel,” jelasnya.

Dirinya, juga menambahkan pengelolaan keuangan BLUD harus dirancang untuk memperkuat profesionalisme pelayanan kesehatan.

“Fleksibilitas pengelolaan keuangan, harus tetap berada dalam koridor hukum sehingga benar-benar mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Melalui fasilitasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng, terus mendorong penyusunan regulasi daerah yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.