Oleh: Muhammad Tabrani Mutalib (Akademisi Hukum Unkhair)

KBRN, Ternate: Sudah 26 tahun berlalu sejak Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui UU No. 46 Tahun 1999. Namun hingga kini, Sofifi tak kunjung benar-benar menjadi kota. Ia masih “numpang hidup” secara administratif di wilayah Kota Tidore Kepulauan, tanpa struktur pemerintahan kota yang independen. Status Sofifi ibarat rumah tangga tanpa kepala keluarga—dihuni tetapi tidak diurus secara langsung.

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi kembali menyeruak. Di sisi lain, muncul pula usul agar nama ibu kota provinsi diubah menjadi “Tidore Kepulauan”—menyesuaikan dengan status administratifnya yang berada di bawah Kota Tikep. Dua wacana ini justru memperlihatkan kebingungan arah pembangunan yang kronis dan inkonsistensi berpikir di tingkat elit pemerintahan.

Pemekaran Sofifi menjadi DOB memang terdengar rasional. Dengan menjadi daerah otonom, Sofifi dapat mengelola sendiri anggaran, rencana tata ruang, hingga pelayanan publik. Namun ironisnya, upaya ke arah sana selalu berhadapan dengan kebuntuan politik: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan enggan melepas Sofifi, karena kehilangan Sofifi berarti kehilangan “harta karun” berupa potensi fiskal dan proyek-proyek pembangunan berbasis provinsi. Sementara Pemerintah Provinsi terkesan gamang mengambil langkah tegas.

Sebaliknya, usul untuk mengubah nama ibu kota dari Sofifi menjadi “Tidore Kepulauan” malah menunjukkan semacam langkah mundur secara politik dan hukum. Gagasan ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru memperkuat dominasi Kota Tikep atas wilayah Sofifi. Padahal, problem utama justru terletak pada tumpang tindih kewenangan akibat status administratif Sofifi yang belum otonom. Mengubah nama tidak akan mengubah fakta bahwa pembangunan di Sofifi tetap jalan di tempat.

Kedua usulan tersebut—pemekaran atau pengubahan nama—bukan hanya tidak kompatibel, tetapi juga gagal menawarkan solusi yang menyeluruh. Keduanya menyederhanakan masalah seolah-olah stagnasi pembangunan Sofifi hanya karena status hukumnya. Padahal realitasnya lebih kompleks: absennya kepemimpinan visioner, konflik agraria yang belum terselesaikan, dan lemahnya komitmen pemerintah pusat dalam mengatur ulang tata kelola ibu kota provinsi.

Masalahnya bukan hanya soal otonomi, tetapi soal political will. Kalau pemerintah pusat serius, sudah seharusnya diterbitkan peraturan presiden atau keputusan menteri yang memberikan status khusus bagi Sofifi, entah dalam bentuk Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi (KKIP) atau bentuk lainnya yang memungkinkan pemerintah provinsi memiliki kuasa penuh atas perencanaan dan pembangunan di sana. Sambil menunggu DOB direalisasikan, penguatan kelembagaan dan pembenahan status tanah semestinya jadi prioritas.

Anehnya, solusi konkret semacam ini justru tak banyak dibicarakan. Yang mengemuka justru wacana normatif seperti “duduk bersama para pemangku kepentingan”—sebuah jargon yang terlalu sering diucapkan, namun nyaris tak pernah membuahkan hasil. Sofifi tak butuh lagi diskusi yang menggantung, melainkan tindakan politik yang konkret dan tegas.

Selama masalah status Sofifi dibiarkan menggantung, pembangunan di sana hanya akan menjadi proyek tambal sulam. Gedung-gedung provinsi memang berdiri, tetapi tidak terintegrasi. Jalan-jalan dibangun, tetapi tak terhubung ke kawasan produktif. Warga hanya menjadi penonton dari drama tarik ulur antarelite yang tak kunjung selesai.

Sudah waktunya Sofifi diposisikan sebagai pusat pemerintahan yang sejati, bukan sekadar titik koordinat di peta administratif. Jika pemekaran adalah jalannya, maka segera siapkan desain kelembagaan, fiskal, dan partisipasi publiknya. Jika belum memungkinkan, maka berikan status kekhususan secara hukum agar Pemerintah Provinsi bisa bekerja tanpa tergantung pada Kota Tikep.

Sofifi tidak bisa terus menunggu. Ibu kota ini butuh kepastian, bukan kompromi setengah hati.