Oleh: Rustam Hasim

Ketua Program Studi S2 Ilmu Pengetahuan Sosial Unkhair

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei bukan sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali arah dan kualitas pendidikan di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Sampai sekarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang fundamental yang belum terjawab dengan tuntas, satu diantaranya yaitu masih timpangnya ketersediaan guru di beberapa Kecamatan di Kota Ternate yang tidak proporsional pada setiap jenjang satuan pendidikan. Di Pulau Ternate relatif tersedia bahkan ada sekolah berkelebihan ketersediaan guru ketimbang beberapa kecamatan di luar Pulau Ternate seperti; Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batan Dua.

Kelebihan guru bukan hanya pada jenjang SD tetapi juga pada jenjang SMP dan SMA, masih terdapat sekolah yang guru mata pelajarannya lebih sehingga beban mengajarnya kecil. Sebaliknya di luar Kecamatan Pulau Ternate terdapat sekolah yang guru mata pelajarannya hanya 1 orang bahkan tidak ada. Untuk menutupi kekosongan tersebut maka diambil guru mata pelajaran lain yang tidak memiliki relevansi keilmuan dengan apa yang diajarkan.

Pertanyaanya adalah apakah ketimpangan persebaran dan ketersediaan guru terkait dengan manajemen (kualitas) tata kelola tenaga pendidik (SDM) yang merupakan tugas Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate. Atau, apakah ketimpangan itu terkait dengan penyediaan tenaga pendidik setiap tahun oleh pemerintah.

Di samping masih belum meratanya distribusi dan kualifikasi guru pada setiap jenjang satuan pendidikan. Adalah pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Ternate, masih banyak menghadapi berbagai masalah seperti; (1). Perencanaan tenaga pendidik (guru) belum nampak secara jelas untuk jangka pendek dan jangka panjang. (2). Perencanaan dan rekrutmen tenaga pendidik (guru) pada dinas Pendidikan Kota Ternate pelaksanaanya masih bergantung pada ketentuan Badan Kepegawaian Daerah. (3). Rekrutmen tanaga pendidik (guru) belum sesuai dengan kebutuhan di Sekolah. (4). Pengembangan karier tenaga pendidik (guru) masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan semua guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

(5). Evaluasi kinerja tenaga pendidik (guru) yang dilakukan belum optimal dan belum menyeluruh untuk seluruh guru. (6). Kompensasi (uang insentif) diluar jam kerja pada Dinas Pendidikan Kota Ternate masih rendah, (7). Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate belum optimal menjalankan fungsi sebagai Pembina teknis dalam pendidikan di daerah. (8). Belum optimal sistem tata kelola pembiayaan pendidikan belum didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (budget mapping allocation) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan, dan (9). Kemampuan administratif dan manajerial para kepala sekolah masih lemah, sehingga turut menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan.

Sumber daya manusia merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab di bidang pendidikan wilayah Kota Ternate. Kondisi pengelolaan sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Ternate melahirkan berbagai persoalan seperti; (1). Rendahnya kinerja guru. (2). Sistem distribusi guru yang tidak merata pada setiap sekolah akibatnya terjadi kekurangan dan penumpukan pekerjaan, (3). Sistem mutasi (rolling) para guru di sekolah-sekolah yang tidak adil dan bijaksana. Misalnya guru yang bertugas lama di sebuah sekolah tidak pernah dipindahkan ketempat yang lebih layak atau dinaikan pangkat setingkat jabatan. (4). Sistem penghargaan (reward) bagi guru yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun tidak ada pengargaan oleh pimpinan maupun pemerintah daerah sampai memasuki masa pensiun. (5). Kenaikan pangkat diberikan kepada seorang guru tidak memiliki kriteria yang jelas.

Dalam arti kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan kepada guru yang berprestasi sehingga harus dilaksanakan secara selektif. Namun kenyataanya kenaikan pangkat mudah diperoleh dengan hanya menggunakan masa kerja sebagai ukuran. Kondisi pengelolaan sumber daya manusia tersebut sebagai akibat lemahnya wawasan pengetahuan dan keterampilan para perencana pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan Kota Ternate.

Selain itu, upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan belum terlaksana dengan baik. Fokus perhatian lebih pada pendidikan penjenjangan, adum, adumla, spama, spamen, dan sepati dari pada pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis. Jumlah guru yang diberikan tugas belajar di perguruan tinggi masih dalam jumlah relatif kecil untuk jenjang S2 dan S3, juga termasuk mengikuti pendidikan penjenjangan pendidikan teknis dan fungsional. Ukuran untuk peserta pendidikan dan pelatihan pun tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan dan potensi perkembangan seorang guru tetapi tergantung pada seberapa dekat hubungannya penentu kebijakan.

Terdapat juga upaya pengembangan karier yang tidak jelas sehingga terkesan tidak profesional. Begitu mudahnya para guru dialihtugaskan dari satu unit ke unit yang lain tanpa ada suatu pertimbangan yang jelas. Seorang kepala sekolah diberhentikan dari jabatan lama dan ditempatkan pada jabatan baru tanpa didukung dengan analisis manfaat dan dukungan kompetensi. Dan masih banyak tenaga-tenaga pendidik belum banyak yang memenuhi syarat kompetensinya untuk disertifikasi karena terhalang kualifikasi akademik yang dimiliki.

Dari fakta tersebut, Dinas Pendidikan Kota Ternate sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengupayakan dan meningkatkan pengadaan tenaga guru di sekolah-sekolah di Kota Ternate. Begitu pula halnya dengan berbagai macam keterampilan dan keahlian serta jumlahnya masing-masing perlu direncanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Dengan demikian Dinas Pendidikan Kota Ternate tinggal menerima rincian kebutuhan tenaga guru pada setiap jenjang satuan pendidikan dalam daerahnya masing-masing. Hasil pemetaan ini akan memberi masukan apakah persebaran guru dalam setiap jenjang satuan pendidikan sudah proporsional atau belum. Yang menjadi masalah ialah sudah sejauh mana Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate melakukan pemetaaan guna melacak sebaran dan ketersediaan guru tersebut.

Kondisi keberadaan tenaga guru sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya manusia tersedia memperlihatkan perlu upaya nyata, berkesinambungan dan terpadu dari pemerintah daerah Kota Ternate, khususnya Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate. Dengan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai operasional kebijakan di bidang kepegawaian untuk melakukan perencanaan, rekrutmen dan pemerataan kebutuhan tenaga guru serta meningkatkan profesionalitasnya. Dengan harapan akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas kinerja yang tinggi dan para guru yang mampu mengembangkan kapasitas yang lebih profesional. Apabila kebutuhan tenaga guru tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat akan diperoleh manfaat yang besar bagi pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan di daerahnya.

Kota Ternate sebagai salah satu barometer pendidikan di provinsi Maluku Utara, sudah sewajarnya dianggap memiliki pengalaman lebih baik dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan, dibandingkan dengan kabupaten lainnya di provinsi Maluku Utara. Di samping itu, ketersediaan sarana pendidikan di Kota Ternate sangat memadai mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi demikian juga tenaga pengajarnya. Semestinya dengan adanya sumber daya manusia yang dimiliki baik guru maupun sarana dan prasarana dapat meningkatkan kualitas lulusan yang lebih baik baik bila dibandingkan kabupaten-kabupaten lainya di wilayah Maluku Utara.

Menganalisis kebutuhan tenaga guru dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Ternate tentunya tidak terlepas dari bagaimana manajemen (pengelolaan) sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memadai akan mampu mengemban setiap tugas dengan baik dan optimal. Bahkan sebaik apapun sistem yang telah disusun atau selengkap apapun sarana dan prasarana kerja yang tersedia, tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak bermanfaat bagi keberadaan sebuah organisasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate maka perlu didukung sumberdaya manusia yang mampu dalam hal; (1). Pengelola pendidikan dapat mengetahui dan memahami kebutuhan, keinginan dan harapannya dalam bidang pembangunan pendidikan, (2). Memahami visi, misi, prinsip, dan tujuan program-program pendidikan yang direncanakan, (3). Mengetahui tugas pokok dan perannya; (4). Upaya penguatan kemampuan para perencana, pengelola dan evaluator pendidikan untuk dapat melaksanakan rencana dengan efektif, (5). Akuntabilitas program yang terukur tanpa syarat. Atas dasar itulah perlu disusun strategi pengembangan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Ternate, sehingga dapat mengemban setiap tugas dengan baik dan optimal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate harus berusaha menepis nada miring bahwa Kantor Dinas Pendidikan bukan sekedar “kantor urusan sekolah” apalagi hanya merupakan “kantor urusan bangun-membangun gedung sekolah”, tetapi harus menjadi pusat pengelolaan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui program peningkatan isi belajar, atmosfer pembelajaran dan manajemen persekolahan yang berorientasi mutu. Dengan paradigmanya yang baru “Rumah Besar Guru” dan “Guru Untukmu Kami Berkhimat” dengan berlandaskan filosofis DODIKA (Dorong Pendidikan Berkarakter) dengan 3 S yaitu Soa, Sigi dan Sekolah adalah upaya untuk mensinergikan segitiga emas antara masyarakat, agama dan guru demi terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas.

Saya punya keyakinan jika sinergitas antara Soa, Sigi dan Sekolah dapat dibangun, maka cita-cita mewujudkan mutu pendidikan yang sesuai visi dan misi Kota Ternate yang beriman, bertakwa, berakhlak, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta kasih, menghargai nilai dan karya dalam bingkai “Mewujudkan Kota Budaya dan Masyarakat Madani” dapat diwujudkan. Dengan demikian tugas Dinas Pendidikan adalah merencanakan pendidikan yang lebih membumi dengan pengembangan model-model pembelajaran yang mampu mendorong karakter luhur peserta didik secara nyata yang diyakini akan mampu menjadi generator bagi perubahan di masa mendatang.

Dengan demikian sistem perencanaan pendidikan dinas pendidikan Kota Ternate bukan hanya sekedar menghasilkan dokumen rencana pendidikan yang legal, namun harus dapat meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan rencana pendidikan tersebut sebagai rujukan dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program strategis pendidikan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Untuk mewujudkan manajemen sumber daya manusia tenaga pendidik dinas pendidikan Kota Ternate yang baik, maka diperlukan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang tepat, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, rekrutmen, pengembangan karier, dan evaluasi/penilaian kinerja.

Sumber daya manusia memiliki fungsi yang sangat strategis dan merupakan sumberdaya yang menggerakan organisasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate harus mampu mengelola, mendayagunakan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki secara profesional sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud dengan nyata. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kota Ternate dapat tercapai secara optimal apabila semua fungsi tingkatan dalam struktur organisasi bekerja secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam hubungan ini, maka fungsi tingkatan dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Ternate yang memiliki fungsi penting dalam pengelolaan pendidikan di daerah, juga dapat diharapkan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan manajemen sumber daya (tenaga pendidik) yang berperan didalamnya secara profesional. Dengan begitu, terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas maka dimulai dari perencanaan pendidikan yang lebih membumi dan pengembangan model-model pembelajaran yang mampu mendorong karakter luhur peserta didik secara nyata.

Momentum Hardiknas adalah ajakan untuk semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate memiliki peran dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan di Kota Ternate, tujuannya adalah untuk; (1). Menciptakan suasana yang kondusif, lingkungan sekolah, maupun masyarakat dalam rangka upaya penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. (2). Menciptakan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (3). Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Mewadahi prakarsa yang dapat melahirkan kebijakan dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan output yang bermutu.

Dengan menjadikan Kota Ternate sebagai daerah percontohan dan barometer pendidikan di provinsi Maluku Utara, sudah sewajarnya dianggap memiliki pengalaman lebih baik dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan, dibandingkan dengan kabupaten lainnya di provinsi Maluku Utara. Di saat yang sama konsep otonomisasi daerah sebenarnya memberikan peluang besar dalam bidang pendidikan untuk membangun pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena bupati/walikota memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas pendidikan di daerahnya melalui sistem perencanaan pendidikan yang sesuai dengan konteks daerahnya atau berbasiskan kearifan lokal.