Belanja Daerah 2027 Diproyeksikan Rp4 Triliun, 4 Agenda Ini Jadi Prioritas Malut

RRI.CO.ID, Sofifi - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan perubahan arah pembangunan mulai 2027. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini tinggi akan didorong agar lebih terasa hingga ke desa melalui penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan wilayah ekonomi, dan hilirisasi sumber daya alam.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan empat agenda tersebut menjadi tema pembangunan daerah pada 2027. Ia menyampaikannya dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2027 di Gedung DPRD Maluku Utara, Sofifi, Selasa, 22 September 2026.

Dalam proyeksi KUA-PPAS, pendapatan daerah Maluku Utara pada 2027 ditargetkan mencapai Rp3,5 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp714 miliar atau 25,5 persen dibandingkan APBD induk 2026.

Kenaikan terutama ditopang oleh proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang mencapai Rp1,8 triliun. Angka itu meningkat sekitar Rp636 miliar atau 54 persen dibandingkan 2026.

Dengan proyeksi tersebut, PAD akan menyumbang sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah. Artinya, lebih dari separuh pendapatan Maluku Utara pada 2027 ditargetkan bersumber dari kemampuan fiskal daerah sendiri.

Sementara transfer ke daerah atau TKD diproyeksikan sekitar Rp1,7 triliun, terdiri atas Dana Alokasi Umum Rp984 miliar, Dana Bagi Hasil Rp395 miliar, dan Dana Alokasi Khusus Rp328 miliar.

Namun, peningkatan pendapatan itu berjalan beriringan dengan rencana belanja yang lebih besar. Belanja daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp4 triliun.

Belanja pegawai diproyeksikan Rp1,45 triliun atau 36 persen dari total belanja. Belanja barang dan jasa mencapai Rp914 miliar atau 23 persen. Sementara belanja modal diproyeksikan Rp1,2 triliun atau 30 persen dari belanja.

Porsi belanja modal tersebut meningkat sekitar 77 persen dibandingkan APBD induk 2026 yang berada di angka Rp682 miliar.

Sherly mengatakan peningkatan belanja modal akan diarahkan terutama untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Salah satu programnya adalah pembangunan sekitar 177 kilometer jalan lapen dan 300 meter jembatan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi pemerataan.

“Karena konektivitas adalah salah satu solusi sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang tertinggi saat ini bisa kita translate-kan menjadi pemerataan,” kata Sherly.

Ia mengatakan desa yang tidak terhubung dengan pusat ekonomi akan menghadapi biaya logistik yang tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Karena itu, selain jalan dan jembatan, pemerintah provinsi menyiapkan pembangunan sekitar 200 kilometer jalan tani. Pemerintah juga merencanakan pembagian 1.000 unit mesin kapal serta melanjutkan program rumah tidak layak huni atau RTLH.

Di sisi lain, struktur APBD 2027 masih menghadapi kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Dengan pendapatan Rp3,5 triliun dan belanja sekitar Rp4 triliun, terdapat gap sekitar Rp490 miliar.

Kekurangan pembiayaan tersebut direncanakan ditutup melalui pinjaman sekitar Rp500 miliar.

Sherly menekankan pembiayaan pembangunan harus dijaga agar tidak berubah menjadi beban fiskal pada masa mendatang.

“Pendapatan kita diperkuat agar daerah semakin mandiri, belanja kita pertajam agar semakin banyak persoalan terselesaikan, pembiayaan kita jaga agar pembangunan hari ini tidak menjadi beban besok, dan pengawasan kita diperkuat agar setiap rupiah ada hasilnya,” ujarnya.

Selain belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan belanja hibah sekitar Rp135 miliar, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer utang DBH sekitar Rp200 miliar.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ditandatangani dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray, didampingi Wakil Ketua Kuntu Daud dan Husni Bopeng. Dari pihak pemerintah provinsi hadir Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir bersama pimpinan organisasi perangkat daerah.

Sherly menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kepala OPD, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan KUA-PPAS 2027.

Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi pijakan pemerintah dan DPRD untuk mengarahkan pembangunan Maluku Utara pada 2027.

“Semoga kesepakatan ini menjadi pijakan yang kuat untuk kita melangkah bersama,” kata Sherly.