RRI.CO.ID, Morotai - Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1514/Morotai Mayor Inf Rusmin Nuryadin menerima kunjungan kerja Tim Satuan Tugas (Satgas) Manajemen Aset Barang Milik Negara (BMN) di Makodim 1514/Morotai, Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Sabtu 19 September 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendataan dokumen, verifikasi administrasi, serta pengecekan fisik aset BMN yang berada di wilayah Kodim 1514/Morotai.
Tim Satgas terdiri atas Auditor Madya Itjen Kemhan RI Kolonel Kes Mayzardin, Auditor Madya Itjen Kemhan RI Kolonel Kal Hendry F. Sembiring, Auditor Muda Itjen TNI Letkol Czi Luluh Susanto, Penata III/c Itjen Kemhan RI Muhammad Idrus, dan Penata Muda III/a Direktorat PKKN DJKN Kemenkeu RI Adnan Setiawan.
Auditor Madya Itjen Kemhan RI Kolonel Kes Mayzardin mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari program terpadu Kementerian Pertahanan, Itjen TNI, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dalam rangka penataan dan penertiban aset BMN TNI.
“Kedatangan kami untuk melaksanakan pendataan dokumen, verifikasi dan pengecekan fisik BMN. Kami mengharapkan dukungan Kodim 1514/Morotai agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kasdim 1514/Morotai Mayor Inf Rusmin Nuryadin menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung proses pendataan dan verifikasi aset.
Ia menjelaskan, berdasarkan data awal, belum terdapat aset di lingkungan Kodim 1514/Morotai yang masuk dalam kategori Manset BMN tersebut.
“Untuk aset tanah dan bangunan di lingkungan Kodim, secara umum merupakan aset milik TNI AD dan telah tercatat. Kami siap memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pendataan dan verifikasi,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Satgas melakukan pendalaman dokumen, pemeriksaan administrasi, serta pengecekan aset di lingkungan Makodim 1514/Morotai.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan ke Patung Nakamura di Desa Dehegila sebelum menuju Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal) Morotai di Desa Juanga.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan aset negara untuk memastikan data, keberadaan, dan status BMN tercatat secara tertib, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....