Pemprov Malut Matangkan Kesiapan Para Kafilah ke MTQ Nasional Semarang

RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan menghadapi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional di Semarang, Jawa Tengah pada 11-20 September 2026.Wakil Gubernur Maluku Utara Hi. Sarbin Sehe meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi agar persiapan berjalan terukur dan tidak menyisakan persoalan saat pelaksanaan.

Arahan itu disampaikan Sarbin saat memimpin rapat persiapan MTQ Nasional bersama Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir di Ruang Rapat Lantai 1 Kediaman Dinas Eks Crysant, Ternate, Selasa, 8 September 2026.

Rapat dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan M. Ali Fataruba, perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat Muhammad Fadly, perwakilan Biro Hukum Mustafa Hasan, serta perwakilan Inspektorat.

Dalam rapat, pemerintah daerah membahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan kesiapan Maluku Utara dalam menyukseskan MTQ Nasional. Pembahasan mencakup kebutuhan teknis penyelenggaraan, dukungan terhadap kafilah daerah, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Sarbin menilai keberhasilan pelaksanaan MTQ tidak hanya ditentukan oleh kesiapan satu instansi. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menjalankan peran masing-masing dan memastikan kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dapat ditangani sejak tahap persiapan.

Menurut dia, MTQ Nasional bukan sekadar agenda keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan pemerintah daerah sekaligus membawa nama baik Maluku Utara di tingkat nasional.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah regulasi yang fleksibel tapi tetap terkontrol. Jangan sampai prosedur yang panjang justru membuat program-program keagamaan dan sosial terlambat dilaksanakan," ujar Sarbin.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan yang juga menyinggung mekanisme penyaluran hibah kepada rumah ibadah. Pemprov Maluku Utara mengevaluasi proses pengajuan dan verifikasi hibah agar penyalurannya lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sarbin meminta regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikaji kembali. Ia mendorong penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir mengatakan pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam proses penyaluran hibah. Pemprov, kata dia, akan memperkuat monitoring dan verifikasi terhadap setiap usulan yang masuk.

Verifikasi tersebut diperlukan agar bantuan yang direncanakan benar-benar memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Pelaksanaan di lapangan juga akan dipantau oleh tim terkait serta dapat menjadi bagian dari fungsi pengawasan bersama DPRD.

Rapat kemudian menyepakati sejumlah langkah lanjutan. Pemprov Maluku Utara akan menyusun kajian terkait perubahan regulasi sekaligus membentuk tim untuk memverifikasi usulan hibah yang akan masuk dalam perencanaan keuangan daerah.

Di tengah persiapan MTQ Nasional, pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor dapat semakin solid. Dengan begitu, agenda keagamaan berskala nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sekaligus memberikan dampak positif bagi Maluku Utara.