Karhutla Mengintai, Gubernur Sherly Tunjuk Sekprov Samsuddin Pimpin Satgas

RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran, kekeringan, dan krisis air bersih akibat musim kemarau dan fenomena El Nino.

Satgas tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir. Pembentukan satgas menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat respons menghadapi kondisi cuaca kering yang berlangsung di sejumlah wilayah Maluku Utara.

Samsuddin mengatakan pemerintah provinsi telah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, Basarnas, BMKG, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengantisipasi dampak kemarau.

“Kita telah melaksanakan rapat untuk mengantisipasi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Samsuddin saat dikonfirmasi rri.co.id, di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Jumat 28 Agustus 2026.

Menurut dia, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan api selama kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan maupun membersihkan kebun dengan cara membakar.

“Terutama untuk lahan-lahan kebun, tidak membuka lahan dengan membakar,” ujarnya.

Mantan Pj. Gubernur Malut ini mengatakan imbauan serupa juga berlaku untuk pembakaran ranting dan material sisa pembersihan lahan. Masyarakat diminta menunda aktivitas pembakaran hingga kondisi cuaca memungkinkan.

Pemerintah juga menyoroti potensi kebakaran yang muncul di sekitar ruas jalan. Samsuddin mengimbau pengguna kendaraan tidak sembarangan membuang puntung rokok karena dapat memicu kebakaran di tengah kondisi lahan yang kering.

Imbauan tersebut, kata dia, disampaikan secara berjenjang dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota hingga ke tingkat desa. Sejumlah desa juga telah membentuk satuan tugas untuk memperkuat pencegahan kebakaran.

“Ini adalah upaya-upaya antisipasi yang kita lakukan. Kita harus bekerja secara bersama-sama untuk bisa mengantisipasi,” kata Samsuddin.

Selain memperkuat pencegahan, Pemprov Maluku Utara menyiapkan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan kebakaran. Pemerintah akan memanfaatkan peralatan yang dimiliki instansi pemerintah maupun perusahaan untuk mendukung penanganan di lapangan.

Samsuddin mengatakan peralatan milik perusahaan dan Balai Wilayah Sungai (BWS), termasuk alat berat, dapat digunakan jika diperlukan. Pompa air yang dimiliki instansi vertikal juga disiapkan untuk mendukung penanganan, dengan mekanisme permintaan bantuan.

“Kita sepakati untuk bisa digunakan melalui permintaan-permintaan yang diajukan,” ujarnya.

Pemprov Maluku Utara juga telah mendorong armada pemadam kebakaran ke wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.

Selain Karhutla, kondisi kemarau panjang turut meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan air bersih dan dampaknya terhadap lahan pertanian serta perkebunan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai penting agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi sejak potensi bencana mulai meningkat.