Krisis Air Dowora Halsel, BWS-PUPR Malut Gerak Cepat Distribusi Air Bersih

RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum, memilih memperbaiki kapal milik masyarakat sebagai salah satu solusi menghadapi krisis air bersih dan air minum akibat kekeringan. Langkah itu dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan menyewa kapal pengangkut air atau LCT.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan penanganan kekeringan kini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Selain distribusi air, pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Sudah beberapa hari ini perhatian ditujukan dengan kebutuhan air, kebakaran, kekeringan,” kata Risman kepada rri.co.id, Jumat, 28 Agustus 2026.

Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan. Masyarakat di wilayah tersebut selama ini memperoleh pasokan air minum dari Dusun Doksili melalui jalur laut. Namun, distribusi terhenti setelah kapal pengangkut mengalami kerusakan mesin.

Menurut Risman, kondisi itu membuat masyarakat mengandalkan sumber air lokal untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah kemudian mengambil strategi berbeda untuk memisahkan kebutuhan air bersih dan air minum.

Air dari sumur bor yang tersedia di sekitar permukiman digunakan untuk mandi dan kebutuhan rumah tangga. Namun karena air tersebut payau, tidak digunakan untuk konsumsi. Untuk kebutuhan minum, pemerintah mengirimkan bantuan air.

“Untuk minum mereka pakai bantuan. Kalau masih kekurangan air minum, kita buka layanan untuk disuplai kembali,” ujarnya.

Hasil koordinasi Dinas PUPR dengan BWS, akhirnya bantuan air minum ke Dowora telah dilakukan pada 18-19 Agustus 2026. Pemerintah juga menyiapkan solusi agar distribusi dapat kembali berjalan secara mandiri dengan memperbaiki kapal yang selama ini menjadi penghubung Dowora dan Doksili.

Pada 27 Agustus 2026, bantuan biaya operasional untuk memperbaiki mesin kapal tersebut. Risman mengatakan perbaikan kapal dipilih karena lebih efisien dibandingkan menyewa LCT untuk mengangkut air.

Risman menjelaskan penggunaan kapal menjadi penting karena pengangkutan air dalam jumlah besar melalui sarana lain memiliki keterbatasan. Dengan kapal yang tersedia di wilayah tersebut, pemerintah berharap distribusi air minum dapat kembali dilakukan secara rutin setelah perbaikan selesai.

Penanganan kekeringan juga dilakukan di wilayah lain. Pemerintah, kata Risman, bersama BWS terus memantau kebutuhan air masyarakat. Instruksi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah diteruskan kepada jajaran teknis untuk memastikan wilayah yang mengalami kekurangan air mendapatkan penanganan.

“Intinya perintah dari Ibu Gubernur disampaikan ke kita, kemudian kita koordinasi dengan BWS,” kata Risman.

Risman berharap perbaikan kapal di Dowora dapat segera rampung sehingga jalur distribusi air dari Doksili kembali berfungsi. Dengan begitu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air dapat dikurangi dan pelayanan air minum dapat berlangsung lebih berkelanjutan.

Bagi warga yang Dowora yang masih membutuhkan air minum, dapat menghubungi Posko Induk BWS (+62 823 43112991) ‪‬dan PIC Dinas PUPR Maluku Utara (‪+62 812‑4344‑4117‬).