Perhutanan Sosial Maluku Utara Didorong Naik Kelas, Tak Lagi Sekadar Kelola Hutan

RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menggeser orientasi pengembangan perhutanan sosial. Masyarakat tidak lagi cukup diberi akses mengelola kawasan hutan, tetapi didorong menjadi pelaku usaha yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dari hutan secara berkelanjutan.

Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Pengembangan Usaha Komoditas Perhutanan Sosial di Bela Hotel Ternate, Kamis, 27 Agustus 2026. Pertemuan itu dibuka Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Basyuni Thahir, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, KPH, pelaku usaha, serta calon offtaker.

Basyuni mengatakan pengembangan perhutanan sosial harus menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pemberian akses kelola kawasan hutan bukanlah tujuan akhir.

“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika akses tersebut mampu menghadirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian ekonomi kelompok, keberlanjutan usaha, sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan,” ujar Basyuni.

Dia menyebut Maluku Utara memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis hutan. Berdasarkan data hingga Desember 2025, luas kawasan hutan di Maluku Utara mencapai sekitar 2,48 juta hektare. Sementara itu, terdapat 327 perhutanan sosial dengan luas sekitar 252 ribu hektare.

Potensi tersebut mencakup hasil hutan bukan kayu, agroforestri, tanaman perkebunan, pangan lokal, produk olahan hasil hutan, hingga jasa lingkungan.

Namun, Basyuni menilai besarnya potensi kawasan belum cukup jika masyarakat hanya berhenti pada aktivitas produksi. Pemerintah daerah ingin kelompok perhutanan sosial mulai memiliki perspektif bisnis.

“Oleh karena itu, kita harus mulai mengubah paradigma dari sekadar mengelola kawasan menjadi mengelola bisnis yang berkelanjutan,” katanya.

Menurut Basyuni, pengembangan usaha harus dimulai dengan pemetaan komoditas unggulan di setiap wilayah perhutanan sosial. Setiap kawasan memiliki karakteristik ekologis dan potensi lokal yang berbeda sehingga tidak seluruh wilayah harus dipaksa menghasilkan komoditas yang sama.

Model agroforestri juga akan didorong sebagai pendekatan utama. Skema tersebut dinilai dapat menggabungkan tanaman kehutanan, perkebunan dan pangan dalam satu sistem pengelolaan lahan, sekaligus menjaga tutupan hutan.

Di sisi lain, kelompok masyarakat perlu diperkuat agar mampu menjalankan usaha secara profesional. Penguatan itu mencakup administrasi, manajemen produksi, pencatatan keuangan hingga kemampuan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pembiayaan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah hilirisasi. Pemerintah ingin produk perhutanan sosial tidak berhenti sebagai komoditas mentah dengan nilai jual rendah.

Produk masyarakat, kata Basyuni, perlu diarahkan menjadi barang olahan yang memiliki identitas daerah, kemasan menarik dan daya saing sehingga dapat menembus pasar regional maupun nasional.

Basyuni juga menekankan pentingnya kepastian pasar sejak awal. Kelompok masyarakat harus mengetahui calon pembeli, standar mutu, kebutuhan industri dan kontinuitas pasokan sebelum meningkatkan produksi.

“Banyak kelompok masyarakat mampu menghasilkan produk yang baik, tetapi masih menghadapi kendala pemasaran,” ujarnya.

Karena itu, pengembangan kapasitas masyarakat juga harus diperluas. Pendampingan tidak hanya berkutat pada teknik budidaya, tetapi mencakup kewirausahaan, pemasaran digital, manajemen usaha, pengolahan hasil, pengemasan dan pengembangan merek.

Basyuni berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur.

Ia optimistis perhutanan sosial dapat menjadi salah satu pilar ekonomi hijau Maluku Utara: hutan tetap terjaga, sementara masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kawasan yang mereka kelola.

“Tidak ada satu pihak pun yang mampu membangun ekosistem usaha perhutanan sosial secara sendiri-sendiri,” kata dia.