RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta sektor perbankan tidak menjadikan prosedur administratif sebagai penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan. Kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai penting untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di luar sektor pertambangan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Bela, Ternate, Rabu 12 Agustus 2026.
“Administrasi harus dipenuhi, tapi jangan sampai mengabaikan substansi yaitu kesejahteraan rakyat,” kata Wagub.
Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum nyaman berhubungan dengan lembaga perbankan. Kelompok lanjut usia menjadi salah satu yang dinilai membutuhkan pendekatan dan pelayanan yang lebih mudah dipahami.
Karena itu, Wagub menitipkan pesan kepada industri perbankan agar akses terhadap program KUR dibuat lebih sederhana dan inklusif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Menurutnya, kemudahan pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat usaha masyarakat, terutama koperasi dan UMKM. Pemerintah juga mendorong pengawasan terhadap lembaga keuangan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik keuangan ilegal.
Dorongan tersebut menjadi penting karena Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor perikanan, perkebunan, hingga pariwisata. Namun, menurut Wagub, berbagai potensi tersebut belum digarap secara maksimal dalam dua dekade terakhir.
“Potensi yang kita miliki sangat besar. Karena itu, rekomendasi dari forum ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM,” ujarnya.
Literasi Keuangan Malut Masih di Bawah Nasional
Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat mengungkapkan, selama sekitar 10 bulan beroperasi di Maluku Utara, OJK telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi serta inklusi keuangan di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan tersebut telah menjangkau 4.456 peserta.
Namun, tantangan literasi keuangan di Maluku Utara masih cukup besar. Berdasarkan Survei Nasional 2025–2026, tingkat literasi keuangan Maluku Utara baru mencapai 48,65 persen, sementara tingkat inklusi keuangan berada di angka 77,18 persen. Keduanya masih berada di bawah rata-rata nasional.
OJK bersama Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kemudian mendorong perluasan akses pembiayaan, terutama untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan dan perikanan.
Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.
Selain memperluas akses, OJK juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan penipuan berbasis digital.
Sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK bersama aparat penegak hukum telah menutup lebih dari 1.200 entitas ilegal secara nasional.
Masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau aktivitas keuangan mencurigakan diminta segera melapor melalui Kontak 157 atau iSPU OJK.
Direktur Riset OJK Institute Setiawan Budi Utomo, yang mengikuti kegiatan secara daring, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta RPJPN 2025–2045.
Menurut dia, literasi dan inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam memperluas pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan.
Namun, ia menegaskan bahwa sekadar membuka akses keuangan belum cukup. Peningkatan literasi, keterampilan digital dan pemahaman masyarakat harus berjalan beriringan agar layanan keuangan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Maluku Utara bahkan dipilih sebagai salah satu dari tiga lokasi praktik baik nasional karena dinilai mampu mencapai efisiensi pemanfaatan akses keuangan yang relatif tinggi di tengah tantangan geografis sebagai daerah kepulauan.
Kajian OJK menunjukkan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektif atau tidaknya pemanfaatan layanan keuangan di daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, industri jasa keuangan, akademisi dan pelaku usaha dinilai perlu terus diperkuat.
FGD di Ternate diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki kebijakan dan mempercepat pemerataan manfaat ekonomi.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pimpinan perbankan, asosiasi perusahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), industri jasa keuangan, akademisi dan perwakilan perguruan tinggi. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi FGD.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....