Machmud Esa Minta Pemprov Segera Tangani Dua Masalah Mendesak di Halbar-Ternate

RRI.CO.ID, Sofifi - Anggota DPRD Maluku Utara, Machmud Esa, meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak mengabaikan persoalan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi yang mengancam aktivitas warga. Dua masalah itu kembali disuarakannya dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 di Sofifi, Jumat, 11 September 2026.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara itu menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam rapat paripurna.

Machmud meminta pemerintah memperhatikan kondisi SMA Negeri 4 Halmahera Barat di Desa Kedi. Menurut dia, bangunan sekolah tersebut hingga kini belum mendapat penanganan, meski persoalannya telah disampaikan sejak hasil reses pada 6 Februari 2026.

“Mohon kiranya dengan adanya perubahan ini, tolong memperhatikan SMA Negeri 4 Halmahera Barat yang ada di Desa Kedi,” kata Machmud.

Ia mengatakan kondisi gedung sekolah tersebut membuat bangunan tidak dapat digunakan. Machmud menilai persoalan itu semestinya menjadi perhatian dalam perubahan anggaran karena menyangkut keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Selain sekolah, Machmud meminta pemerintah segera menangani longsor yang memutus akses jalan di Pulau Hiri, Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Dorari Isa dan Tomajiko.

Menurut dia, kondisi tersebut bersifat mendesak karena jalan yang terdampak merupakan akses utama warga. Longsor membuat kendaraan tidak lagi dapat melintas secara normal.

“Mohon jalan dan longsor tersebut segera ditangani karena hanya satu jalan. Jadi di sana kendaraan sudah tidak bisa lewat lagi ke sana kemari,” ujarnya.

Machmud meminta pemerintah memasukkan penanganan ruas jalan tersebut sebagai kebutuhan darurat. Menurut dia, terputusnya akses transportasi di Pulau Hiri berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.

“Jadi mohon kiranya ini dalam keadaan boleh dikatakan darurat karena kendaraan sudah tidak bisa lewat lagi di Pulau Hiri tersebut,” katanya.

Dua persoalan itu menjadi perhatian Machmud dalam momentum perubahan anggaran 2026. Ia berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi memastikan masalah yang telah dilaporkan masyarakat mendapat tindak lanjut melalui kebijakan dan penganggaran.