RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah mulai membangun sistem baru penyaluran bantuan sosial dan subsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Kopdes Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, subsidi, hingga kebutuhan produksi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas kepada wartawan usai Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu 5 Agustus 2026.

Menurutnya, seluruh program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan beras, minyak goreng, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bagi lanjut usia, hingga berbagai bantuan bagi masyarakat miskin akan disalurkan melalui koperasi desa.

Selain bantuan sosial, distribusi pupuk bersubsidi, LPG, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta komoditas bersubsidi lainnya juga akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih.

Zulhas mengungkapkan, perubahan pola distribusi tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

“Dengan Kopdes di desa, masyarakat bisa melihat langsung siapa yang menerima bantuan sehingga pelayanan menjadi lebih terbuka dan tepat sasaran. Itulah fungsi Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah,” kata Zulhas.

Tak hanya menjadi penyalur bantuan, Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan menjadi offtaker hasil produksi petani dan nelayan. Melalui mekanisme itu, koperasi akan membeli hasil panen maupun tangkapan nelayan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga petani dan nelayan tidak lagi dirugikan oleh rantai distribusi yang panjang.

“Kalau Bulog jauh, jangan sampai gabah yang seharusnya dibeli Rp6.500 hanya dihargai Rp5.000. Nanti Kopdes yang membeli. Begitu juga hasil tangkapan nelayan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto meluruskan isu yang ramai beredar di media sosial mengenai tudingan pemerintah akan menutup warung-warung desa setelah pembentukan Kopdes Merah Putih.

Yandri menegaskan informasi tersebut adalah hoaks yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ia memastikan tidak pernah ada pernyataan dari dirinya maupun Menko Pangan mengenai larangan warung beroperasi dalam radius dua kilometer dari koperasi.

“Menko Pangan maupun Menteri Desa tidak pernah mengeluarkan pernyataan satu kata pun tentang penutupan warung-warung di desa, termasuk melarang dalam radius dua kilometer. Itu berita bohong, berita fitnah, dan sudah kami laporkan kepada aparat penegak hukum,” ucapnya.

Ia meminta aparat segera mengusut penyebar informasi palsu tersebut karena dinilai telah menyesatkan masyarakat dan memicu keresahan di desa.

Yandri juga menegaskan kehadiran Kopdes Merah Putih bukan untuk mematikan usaha masyarakat. Sebaliknya, koperasi akan menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), warung kelontong, hingga usaha kecil lainnya.

“Kami ingin membangun kolaborasi dengan UMKM, usaha-usaha desa, dan BUMDes. Tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang ditinggalkan. Karena itu masyarakat jangan percaya narasi bahwa pemerintah akan menutup warung atau melarang warung dalam radius dua kilometer. Itu tidak pernah kami sampaikan dan hanya provokasi yang mengganggu kehidupan masyarakat desa,” kata Yandri.