RRI.CO.ID, Ternate - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong transformasi sistem pengembangan aparatur sipil negara (ASN) dengan mengubah orientasi pelatihan dari sekadar mengejar jumlah diklat menjadi peningkatan keterampilan yang mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.

Menurut Sherly, pengembangan kompetensi ASN harus dimulai dari pemetaan kebutuhan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan.

“Yang dibutuhkan ASN itu pelatihan yang menghasilkan skill, dan skill tersebut mampu menyelesaikan masalah di lapangan,” kata Sherly saat membuka Alignment Forum di Bela Hotel, Ternate, Rabu 29 Juli 2026, yang digelar BPSDM Maluku Utara.

Ia menilai langkah paling mendesak saat ini adalah mengidentifikasi kesenjangan kompetensi ASN, mulai dari keterampilan analisis data, pengembangan teknologi informasi, hingga keahlian spesifik di sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian.

Karena itu, Sherly meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI agar proses peningkatan kapasitas ASN lebih terarah.

“Kami meminta bantuan LAN untuk mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadi lembaga yang meningkatkan kapasitas ASN sehingga memiliki skill yang mampu menyelesaikan persoalan di Maluku Utara,” ujarnya.

Selain penguatan pelatihan, Sherly juga menyoroti pentingnya pengelolaan data kompetensi ASN. Meski Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menjalankan manajemen talenta, menurutnya pemerintah daerah belum memiliki basis data yang mampu memetakan secara rinci keterampilan setiap ASN.

Ia mencontohkan, hingga kini belum tersedia data mengenai jumlah ASN yang memiliki kemampuan analisis data, pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi, maupun kompetensi teknis di bidang perikanan dan pertanian.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan memperkuat sistem profil kompetensi ASN melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini sekitar 500 ASN telah menjalani proses profiling, disusul 170 ASN lainnya, dengan target seluruh 11.300 ASN di lingkungan pemerintah provinsi memiliki profil kompetensi yang terdokumentasi.

Sherly meyakini pemetaan tersebut akan mendukung kebijakan penempatan pegawai berbasis kompetensi sehingga setiap ASN dapat ditempatkan sesuai keahlian yang dimiliki.

Menurutnya, hasil kebijakan rotasi dan mutasi yang dilakukan satu kali pada 2025 dan empat kali sepanjang 2026 menunjukkan dampak positif terhadap kinerja birokrasi.

“Ketika orang yang tepat berada di tempat yang tepat, pergerakan pemerintahan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif,” katanya.

Forum tersebut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, perwakilan PT Taspen, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.