RRI.CO.ID, Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkap fakta mencolok tentang kondisi fiskal daerah. Dari total APBD sebesar Rp2,8 triliun, sekitar Rp1,4 triliun atau 50 persen dihabiskan untuk belanja pegawai, sebuah kondisi yang dinilai menggerus ruang fiskal pembangunan.

Dalam apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin 27 Juli 2026, Sherly mengajak seluruh aparatur sipil negara memahami besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar gaji lebih dari 11.300 ASN Pemprov Maluku Utara.

“Belanja pegawai kita sudah Rp1,4 triliun. Itu 50 persen dari total APBD kita,” kata Sherly.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar nominal besar di atas kertas, melainkan setara dengan biaya menyelesaikan berbagai kebutuhan infrastruktur strategis yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Sherly mengungkapkan, dana Rp1,4 triliun cukup untuk membangun sisa sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi dengan konstruksi lapen hanya dalam satu tahun. Nilai yang sama juga dinilai mampu menyelesaikan pembangunan jalan tani di seluruh desa di Maluku Utara serta membantu kebutuhan armada nelayan di provinsi tersebut.

Ia membandingkan besarnya anggaran tersebut dengan capaian pembangunan selama lebih dari dua dekade. Selama 26 tahun berdirinya Provinsi Maluku Utara, pemerintah baru mampu membangun sekitar 450 kilometer jalan hotmix, sementara masih tersisa sekitar 550 kilometer ruas jalan yang belum tertangani.

“Selama 26 tahun kita baru menyelesaikan sekitar 450 kilometer jalan. Dengan Rp1,4 triliun, satu tahun saja bisa menyelesaikan sisa 550 kilometer jalan lapen,” ujarnya.

Sherly juga menyinggung kondisi petani yang masih menghadapi keterbatasan akses produksi akibat minimnya jalan tani.

“Petani setiap hari meminta jalan tani. Dengan anggaran sebesar itu, seluruh jalan tani di 1.185 desa sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu tahun,” katanya.

Meski demikian, Sherly menegaskan belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah. Namun besarnya porsi anggaran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja birokrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pertanyaannya, Rp1,4 triliun dibayar untuk gaji belanja pegawai, apa yang Bapak-Ibu selesaikan untuk masyarakat?” tegasnya.

Ia mengingatkan ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepastian penghasilan, sehingga sudah semestinya memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

“Kita diberkati untuk memberkati. ASN harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sekadar menikmati gaji setiap bulan,” ujar Sherly.