BKKBN Malut Fokus Publikasi Program hingga Percepatan Penurunan Stunting

RRI.CO.ID, Sofifi – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya menjalankan arahan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, yang menekankan pentingnya publikasi program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, bersama para ketua tim kerja dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pengendalian Program dan Anggaran Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Kantor Perwakilan BKKBN Maluku Utara di Sofifi.

Rapim dipimpin langsung Menteri Wihaji dan diikuti seluruh kepala perwakilan BKKBN provinsi se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Dalam arahannya, Menteri Wihaji mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengetahui dan merasakan manfaatnya.

“Program yang baik harus diketahui masyarakat. Karena itu, kerja dengan hati dan penuh keikhlasan harus dibarengi dengan publikasi yang efektif,” kata Wihaji.

Menurutnya, publikasi perlu difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara kegiatan yang bersifat internal tidak perlu menjadi prioritas pemberitaan.

Selain menekankan strategi komunikasi publik, Menteri Wihaji juga meminta seluruh jajaran BKKBN mendukung program prioritas Presiden melalui penguatan edukasi kependudukan di Sekolah Rakyat. Program seperti Sekolah Kependudukan, Generasi Berencana (GenRe), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) diminta segera diintegrasikan ke dalam Sekolah Rakyat yang akan dibangun di berbagai daerah.

Di sektor pembangunan keluarga, Menteri juga menyoroti peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mempercepat penurunan angka stunting dan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B. Dengan jumlah TPK yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai sekitar 128 ribu orang, pemerintah optimistis pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting dapat semakin optimal.

Selain itu, Menteri menginstruksikan seluruh jajaran BKKBN untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang dihibahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar tidak terjadi penumpukan stok di gudang.

Bagi BKKBN Maluku Utara, arahan tersebut menjadi acuan dalam memperkuat pelaksanaan program pembangunan keluarga di daerah. Selain meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, BKKBN Maluku Utara juga akan memperkuat publikasi berbagai program prioritas agar manfaatnya semakin luas diketahui masyarakat, sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga di Provinsi Maluku Utara.