Maluku Utara Butuh Rp18 Triliun untuk Wujudkan Konektivitas Jalan dan Jembatan

RRI.CO.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan ekonomi di provinsi kepulauan tersebut. Menurutnya, konektivitas antarwilayah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Sherly mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pemerataan ekonomi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena kata Pak Presiden Prabowo harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan dan jembatan kita belum terkoneksi. Dan saat ini jalan dan jembatan itu memang belum terkoneksi dengan baik,” ujar Sherly dalam sebuah podcast dikutip rri.co.id, Sabtu 25 Juli 2026.

Berdasarkan hasil inventarisasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan konektivitas jalan provinsi dan kabupaten mencapai sekitar Rp8 triliun. Sementara pembangunan dan penyempurnaan jaringan jalan nasional masih membutuhkan anggaran sekitar Rp10 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku Utara diperkirakan mencapai Rp18 triliun.

Sherly berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Maluku Utara dalam lima tahun mendatang. Menurutnya, provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi itu memerlukan dukungan infrastruktur agar manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menilai, konektivitas jalan dan jembatan akan membuka akses distribusi barang, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menghubungkan kawasan industri dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, Sherly menegaskan pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan industri masa depan.

Selama lima tahun kepemimpinannya, fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada jalan dan jembatan, tetapi juga pada penguatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi.

“Selama lima tahun ini saya sangat serius meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Berbagai upaya dilakukan agar lulusan SMK, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” katanya.

Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan. Infrastruktur yang memadai akan membuka peluang investasi, sementara tenaga kerja yang kompeten akan memastikan masyarakat Maluku Utara mampu mengisi peluang kerja yang tercipta.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diikuti dengan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, termasuk kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.