RRI.CO.ID, Ternate – Setelah mengantongi perizinan, PT Talaga Rano Geothermal resmi memulai tahapan pengembangan proyek panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat, melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi yang dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Bela Hotel Ternate, Rabu 22 Juli 2026.

Dimulainya proses sosialisasi ini menjadi langkah awal proyek strategis energi terbarukan yang diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik di Maluku Utara. Namun di sisi lain, proyek tersebut juga dihadapkan pada penolakan dari sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan dampak lingkungan dan manfaatnya bagi warga sekitar.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen membuka ruang bagi investasi yang memberikan manfaat bagi daerah. Meski demikian, pemerintah meminta investor tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menghormati regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

“Kami mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang yang baik bagi investor. Sebaliknya, investor juga harus memperhatikan regulasi, lingkungan, dan masyarakat Maluku Utara agar kehadiran mereka benar-benar memberi manfaat,” kata Sarbin.

Menanggapi adanya penolakan dari sebagian warga terhadap proyek panas bumi Telaga Rano, Sarbin menilai hal tersebut lebih disebabkan minimnya informasi yang diterima masyarakat.

Menurutnya, proyek panas bumi memiliki peran penting karena akan memasok energi bagi PT PLN sehingga dapat mendukung kebutuhan listrik di Maluku Utara. Ia juga menilai teknologi panas bumi yang digunakan memiliki risiko lingkungan yang relatif kecil dibandingkan sumber energi lainnya.

“Kalau melihat penjelasan yang disampaikan tadi, pengeborannya mencapai sekitar 2.500 meter. Teknologi seperti ini juga sudah diterapkan di Jawa Timur dan sejumlah daerah di Sumatera. Dampak lingkungan tentu ada, seperti semua kegiatan usaha, tetapi relatif kecil dan harus tetap dikelola dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, Sarbin meminta perusahaan memperluas sosialisasi agar seluruh masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan, manfaat, hingga potensi dampak proyek tersebut.

Ia menegaskan perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam setiap investasi. Namun, penolakan seharusnya dapat diminimalkan melalui penyampaian informasi yang akurat dan terbuka kepada masyarakat.

Selain aspek lingkungan, Pemprov Maluku Utara juga menaruh perhatian pada keterlibatan tenaga kerja lokal. Di hadapan jajaran direksi dan pemegang saham perusahaan, termasuk konsultan dari Amerika Serikat, Sarbin meminta agar masyarakat Maluku Utara tidak hanya menjadi penonton dalam investasi tersebut.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada pemegang saham dan Direktur Utama agar masyarakat Maluku Utara dilibatkan. Jangan sampai hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pemain dalam investasi ini,” tegasnya.

Pemerintah berharap pengembangan panas bumi Telaga Rano tidak hanya memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, serta menjadi contoh investasi berkelanjutan yang mengedepankan kepentingan lingkungan dan masyarakat.