RRI.CO.ID, Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali melakukan perombakan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi di tengah target percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung di Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis 16 Juli 2026, dan dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. Acara tersebut dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat yang dilantik.

Perombakan jabatan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam rotasi kali ini, Hairil H. Hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) resmi dilantik sebagai Kepala BPBJ definitif. Sementara itu, Ali Fataruba yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan dipindahkan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), sedangkan Suryanto Andili yang sebelumnya memimpin Biro Ekonomi dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Biro Pemerintahan.

Selain tiga jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melantik 19 pejabat administratorw dan pengawas sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Dalam sambutan Gubernur Sherly Tjoanda yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, ditegaskan bahwa setiap pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan langkah strategis untuk memastikan birokrasi diisi aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif.

Menurutnya, Maluku Utara saat ini berada pada fase penting pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, capaian tersebut harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja, penguatan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan konektivitas antarwilayah kepulauan, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.

“Pemerintah membutuhkan aparatur yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu membaca persoalan secara komprehensif, mengambil keputusan berbasis data, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap Gubernur yang dibacakan Samsuddin.

Rotasi pejabat ini menjadi perombakan kabinet birokrasi terbaru di era kepemimpinan Sherly Tjoanda, sekaligus menegaskan fokus Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil di tengah percepatan agenda pembangunan daerah.