Kapolda Respon Tuntutan Warga Sibenpopo dan Banemo saat Kunker ke Patani Barat

RRI.CO.ID, Halmahera Tengah - Masyarakat Desa Sibenpopo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Arif Budiman dan Kapolres AKBP Fiat Dedawanto, agar tidak melihat konflik dua desa tersebut adalah konflik biasa.

Pasalnya, pasca konflik pada April 2026 lalu, aktivitas masyarakat dua desa masih merasa tak aman, terutama saat melaksanakan beraktivitas di kebun dan berburu di hutan Kecamatan Patani.

"Kami berharap pak Kapolda dan jajarannya jangan melihat hanya sepintas, atau sudah aman. Kami harus jujur saja pak Kapolda, bahwa pasca konflik waktu itu hingga saat ini tidak merasa aman," ungkap salah satu perwakilan warga Sibenpopo saat menyambut kehadiran Kapolda Brigjen Pol. Arif Budiman usai memberikan bantuan sosial, Kamis, 25 Juni 2026.

Karena ketidaknyamanan tersebut, masyarakat Desa Sibenpopo juga meminta pemerintah daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi agar merelokasikan atau memindahkan warga Sibenpopo ke Wada Timur.

"Tidak ada jaminan aman bagi kami di Patani Barat. Makanya dengan tegas meminta segera pindahkan kami ke Weda Timur, karena kami tak ada harapan di Patani Barat," tegas warga.

Tak hanya itu, masyarakat Sibenpopo juga menuntut Polda Maluku Utara agar menangkap aktor dan pelaku penyerangan, pembakaran hingga pembunuhan warga Sibenpopo atas nama Silasjiko pada tanggal 3 April 2026 serta membagun pos keamanan dan menempatkan Personil Polri tetap di perbatasan Desa Sibenpopo dan Banemo.

Bahkan masyarakat di hadapan kapolda juga meminta agar kepolisian dan Pemerintah dapat menghentikan kriminalisasi warga Sibenpopo terkait aksi teror OTK di hutan Patani Barat di beberapa media sosial.

Terpisah, salah satu warga Banemo Aslan Sarifudin di hadapan Kapoldajuga meminta agar Kepolisian dapat memperjelas sejauh mana penyelidikan dugaan pembunuhan Ali Abas (65 tahun), yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di kebun, pada 2 April 2026 lalu.

"Pak Kapolda, kami keluarga dan masyarakat meminta penjelasan sejauh mana penyelidikan yang sudah dilakukan selama ini," pintanya.

Aslan juga bilang, pasca dari sini Polda dan pemerintah harus mengeluarkan surat edaran resmi untuk menghentikan kelompok yang berburu di hutan Patani. Supaya tidak memicu ketidak nyamanan di tengah masyarakat.

"Jangan sampai warga ketemu di hutan kemudian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan secara bersama," akunya.

Menanggapi tuntutan warga dua Desa, kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Arif Budiman menyatakan, relokasi warga dari Sibenpopo ke Weda Timur membutuhkan proses yang panjang untuk dibahas oleh pemerintah dan DPRD.

Dalam proses itu Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan untuk menjaga keamanan. Karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat.

"Bapak dan ibu tidak harus khawatir, karena saya pastikan kenyamanan bapak ibu aman terus dijaga oleh personel," katanya.

Kapolda juga meminta warga baik Desa Sibenpopo dan Banemo untuk memberikan informasi ke Kepolisian jika kenyamanan masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari.

”Kalau ada teror atau informasi yang dapat kami kembangkan untuk mengusut tuntas kasus ini, maka silahkan laporkan kepada saya atau Kapolres bahkan Kapolsek karena laporan sekecil apapun itu akan kami layani,” katanya.

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di dua Desa tersebut Kapolda menyatakan, akan mempertebal personel di perbatasan sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman.

"Saya juga akan melakukan penambahan personel untuk ditempatkan di Desa Sibenpopo maupun Banemo melakukan pengaman," jelasnya.

Untuk pengungkapan kasus Kapolda mengakui, saat ini tim terus melakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya keluarga korban.

“Kami harap masyarakat untuk bersabar dan percayakan kepada kami, karena kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus ini,” tegasnya mengakhiri.