RRI.CO.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Bela Hotel Ternate, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, para kepala daerah, serta jajaran BPS se-Maluku Utara.

Menurut Sherly, pemerintah daerah membutuhkan data ekonomi yang valid untuk membaca kondisi riil masyarakat dan dunia usaha, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

“Kami akan menyiapkan akses dan mendukung sehingga proses Sensus Ekonomi ini bisa berjalan dengan baik karena bagi kami data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan tema yaitu Statistik Ekonomi Akurat, Pasca Pembangunan Pesat,” kata Sherly.

Ia menilai pentingnya data semakin terasa di tengah perkembangan ekonomi Maluku Utara yang terus tumbuh. Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko menyusun program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

Karena itu, Sherly meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas resmi BPS.

Untuk menjamin keamanan proses pendataan, petugas sensus akan dibekali identitas resmi berupa rompi khusus, tanda pengenal, serta kode QR yang dapat dipindai masyarakat untuk memastikan keabsahan petugas.

Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

“Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala bahwa seluruh kerahasiaan dari data yang diberikan itu dijaga kerahasiaannya,” ujarnya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian daerah dan nasional. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur dan tepat sasaran.