Resmi Nakhodai HKTI Malut, Sherly Ungkap Masalah Petani, dari Lahan hingga Pasar

RRI.CO.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda resmi menakhodai Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara. Alih-alih menjadikan organisasi itu sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Sherly ingin HKTI menjadi penghubung petani dengan berbagai program dan akses yang selama ini sulit mereka dapatkan.

Sherly dilantik sebagai Ketua HKTI Maluku Utara oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Sudaryono di Bela Hotel Ternate, Senin, 21 September 2026. Pelantikan disaksikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta pengurus DPC HKTI yang juga menjabat bupati dan wali kota.

Sherly mengatakan HKTI tidak dibentuk untuk menggantikan fungsi pemerintah. Menurut dia, organisasi tersebut justru harus menjadi jembatan agar petani lebih mudah mengakses program pemerintah di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga pusat.

“Harapannya HKTI Maluku Utara bisa menjadi penghubung antara petani dengan program-program pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat yang tersedia,” kata Sherly dalam sambutannya.

Ia menilai persoalan pertanian di Maluku Utara bukan terletak pada kemauan petani untuk bekerja. Petani, kata dia, justru menghadapi persoalan berlapis sejak dari lahan hingga pemasaran hasil produksi.

“Petani Maluku Utara itu bukan kurang rajin. Petani itu sangat rajin. Mereka bangun lebih pagi dari kita, mereka bekerja di panas-panas,” ujar Sherly.

Persoalan yang dihadapi petani, menurut Sherly, antara lain lahan yang belum bersertifikat, keterbatasan kepemilikan lahan, akses terhadap bibit unggul dan pupuk, hingga keterbatasan alat dan mesin pertanian atau alsintan.

Masalah tidak berhenti setelah proses tanam. Sebagian petani menghadapi gagal panen, produktivitas rendah dan membutuhkan pendampingan. Sementara petani yang telah berhasil meningkatkan produksi masih menghadapi persoalan lain, yakni akses pasar dan harga jual yang menguntungkan.

Karena itu, Sherly ingin HKTI mengukur langsung dampak pendampingan terhadap petani. Salah satu gagasannya adalah membuat proyek percontohan dengan melibatkan 100 petani di setiap kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Melalui proyek tersebut, HKTI akan mendampingi petani sekaligus mengukur perubahan yang terjadi. Indikatornya antara lain peningkatan produktivitas, penurunan biaya produksi, akses terhadap harga jual yang lebih baik, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

“Kita mungkin bisa mengambil pilot project 100 petani di masing-masing kabupaten kota. Dengan adanya pendampingan dari HKTI, kita mengecek apakah memang produktivitasnya naik, apakah memang biayanya turun,” kata Sherly.

“Apakah memang mereka mendapatkan harga terbaik, dan apakah dengan pendampingan HKTI nanti mereka bisa lebih sejahtera, mereka bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak,” ujarnya melanjutkan.

Sherly juga mendorong terbentuknya ekosistem pemasaran yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli. Jika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan, koperasi tersebut diharapkan dapat mengambil peran sebagai offtaker hasil pertanian.

HKTI juga akan membuka peluang kerja sama dengan koperasi yang telah berjalan serta pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Siapa tahu Kadin mempunyai list pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi offtaker yang bisa kita connect-kan,” kata Sherly.

Dengan pola tersebut, HKTI tidak hanya diarahkan untuk membantu petani meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki jalur pasar. Bagi Sherly, peningkatan produktivitas tanpa kepastian pemasaran belum cukup untuk mengubah kesejahteraan petani.