RRI.CO.ID, Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara tengah mematangkan persiapan menjelang kunjungan kerja Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, ke Kota Ternate. Kunjungan tersebut dijadwalkan untuk meresmikan sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan hukum dan kekayaan intelektual di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, meminta seluruh jajaran mempersiapkan secara optimal berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan layanan kementerian. Persiapan mencakup penyusunan laporan capaian kinerja serta pengembangan kerja sama di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum (AHU), bantuan hukum, dan layanan hukum lainnya.

“Kepada seluruh jajaran agar mempersiapkan secara maksimal kunjungan Menteri Hukum, Pak Supratman yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Argap dalam keterangannya, Rabu 3 Juni 2026.

Menurut Argap, kunjungan Menteri Hukum akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta mitra kerja kementerian.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni 2026 tersebut adalah peresmian gedung baru Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara. Rangkaian acara akan diawali dengan penanaman pohon kelapa, cengkeh, dan pala sebagai simbol dukungan terhadap perlindungan produk unggulan daerah melalui skema indikasi geografis.

Argap menegaskan, simbolisasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Maluku Utara.

“Peresmian gedung baru diikuti dengan penanaman pohon cengkeh dan pala secara simbolis. Sebagai bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Maluku Utara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Maluku Utara, Rian Arvin, menyebut sejumlah agenda penjajakan kerja sama di bidang pelayanan hukum juga akan menjadi bagian dari kunjungan Menteri Hukum.

Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum Maluku Utara, La Dariani, memastikan seluruh aspek teknis penyelenggaraan kegiatan terus dimatangkan. Koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dilakukan untuk memastikan kunjungan tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat di Maluku Utara.