RRI.CO.ID, Ternate - Tingginya harga gas LPG nonsubsidi di Maluku Utara mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku dan Pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara.

Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan bahwa di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon.

“Pertamina di tengah situasi ketidakpastian ini tetap berusaha menjaga ketersinambungan suplai sehingga tidak ada terjadinya kekosongan,” ujar Chandra, dalam dialog interaktif di RRI Ternate, Jumat, 22 Mei 2026. Ia menjelaskan, proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya.

Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. “Salah satu dampak dari hal ini adalah tingginya biaya distribusi. Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusi berdampak terhadap harga jual LPG,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung Bright Gas ukuran 5,5 kilogram, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245 ribu, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp175 ribu. Sementara untuk LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram, harga kini menembus Rp490 ribu dari sebelumnya sekitar Rp329 ribu per tabung.

Chandra menegaskan, LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG nonsubsidi. Hal itu disebabkan wilayah Maluku Utara belum masuk dalam program konversi LPG subsidi ukuran 3 kilogram sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia.

“Wilayah kita belum dilakukan wilayah konversi. Artinya kita belum ada LPG subsidi kemasan 3 kilogram seperti di wilayah lainnya sehingga penyaluran yang dilakukan masih khusus untuk LPG nonsubsidi,” ucap Chandra.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar membeli LPG di outlet resmi guna memastikan kualitas produk serta harga yang lebih wajar. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG nonsubsidi di wilayah tersebut. “Ke depannya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kemungkinan penetapan HET LPG,” kata Chandra.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.

Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali.

Nasri yang juga menjabat Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Utara ini mengaku dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan wali kota dan instansi terkait guna menertibkan distribusi serta menyusun regulasi mengenai HET LPG di Kota Ternate. “Secepat mungkin kami akan melakukan penertiban termasuk melindungi konsumen dengan menerbitkan peraturan yang mengatur HET LPG, sehingga tidak ada lagi pihak atau oknum yang mencoba mencari keuntungan setinggi-tingginya,” kata Nasri, mengakhiri.