RRI.CO.ID,Tidore-Polemik dugaan rasisme yang berkaitan dengan aksi demonstrasi masyarakat Kelurahan Bobo terus bergulir dan kini memasuki tahap penyelidikan oleh kepolisian. Di tengah proses tersebut, Kesultanan Tidore menegaskan menghormati proses hukum sekaligus membantah keterlibatan dalam kegiatan yang dipersoalkan.

Penegasan itu disampaikan Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser, usai rapat bersama pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang difasilitasi Kesultanan Tidore guna menyamakan persepsi terkait penyelesaian persoalan tersebut.

Menurut Ishak, rapat tersebut bukan membahas substansi perkara secara khusus, melainkan memperkuat perspektif hukum dan peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat.

“Saya tidak mau memberikan pendapat di luar proses hukum. Kalau ditanya soal rapat ini saya bisa jelaskan, tetapi kalau diminta tanggapan terhadap kasus Bobo, saya tidak berwenang bicara di luar proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ishak.

Ia menegaskan, pihak kesultanan hanya akan memberikan penjelasan terkait aspek sejarah dan budaya apabila diminta secara resmi oleh penyidik, jaksa, maupun pengadilan.

“Karena perkara ini sudah dilaporkan secara hukum, maka penjelasan terkait aspek sejarah dan budaya hanya akan kami sampaikan dalam proses pengadilan,” ujarnya.

Ishak meminta agar penanganan perkara tersebut segera dituntaskan sesuai koridor hukum yang berlaku. Menurut dia, proses penyelidikan membutuhkan pendalaman dari sejumlah ahli, mulai dari ahli sejarah, linguistik, hingga kebudayaan.

Ia juga membantah anggapan bahwa Sultan Tidore maupun perangkat kesultanan pernah mengeluarkan pernyataan bernuansa rasis.

“Sampai sejauh ini Sultan maupun perangkat kesultanan tidak pernah menggunakan pernyataan yang bersifat rasis kepada pihak mana pun,” tegasnya.

Selain itu, Ishak menepis keterlibatan kesultanan dalam kegiatan atau produksi acara yang kini dipersoalkan.

“Kami bukan penyandang dana, bukan penyusun naskah, bukan aktor yang membacakan, dan bukan pihak yang bertanggung jawab atas produksi acara itu, karena itu bukan produk kesultanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ishak juga menyoroti surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang dinilai memuat redaksi tidak tepat karena meminta Sultan Tidore memberikan klarifikasi secara terbuka.

Menurut dia, langkah tersebut tidak mencerminkan etika terhadap lembaga adat dan Sultan sebagai pemimpin adat.

“Kalau mereka merasa perlu mendapatkan penjelasan, seharusnya datang secara etis ke kesultanan. Kesultanan terbuka menerima siapa saja,” ujarnya.

Atas persoalan itu, pihak kesultanan berencana melayangkan somasi sebagai bentuk pembelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sementara itu, Kapolresta Tidore Kepulauan Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow memastikan laporan terkait polemik tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Ia mengungkapkan penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan satu orang terlapor guna mendalami perkara tersebut.

“Sedang berproses laporan kemarin, tahapnya ini masih tahap penyelidikan. Sudah ambil keterangan lima saksi dan satu terlapor,” kata Ampi.

Dalam waktu dekat, penyidik juga akan memanggil sutradara dan penulis naskah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Dalam minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap sutradara dan penulis naskah itu,” ujarnya.

Setelah seluruh keterangan diperoleh, polisi akan menggelar perkara dan meminta pendapat dari sejumlah ahli, yakni ahli pidana, ahli bahasa, ahli teknologi informasi, dan ahli sejarah.

“Hasil daripada itu kita gelarkan untuk meminta keterangan ahli pidana, ahli bahasa, ahli IT, dan ahli sejarah,” katanya.

Ia menambahkan, apabila hasil pemeriksaan para ahli mendukung proses pendalaman perkara, pihak kepolisian juga akan meminta keterangan dari pihak Kesultanan Tidore terkait aspek sejarah yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Nanti dari pihak kesultanan juga akan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut, karena beliau-beliau ada yang ahli terhadap sejarah,” ujar Ampi.