Pemda Sula Gelar Sosialisasi SIMBG

RRI.CO.ID - Sanana - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Isda Desa Fagudu, Rabu 13 Mei 2026.

Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh jajaran Dinas PUPR Kepulauan Sula, pimpinan OPD terkait, camat, kepala desa, serta narasumber ahli dari Provinsi Maluku Utara. Selain itu adapun pelaku usaha lokal mulai dari pengusaha SPBU, Pert shop, menara telekomunikasi, perhotelan, hingga pengusaha rumah burung walet turut hadir guna menyamakan persepsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Sula Muhlis Soamole menegaskan bahwa, implementasi SIMBG merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. Regulasi baru ini secara resmi menghapus kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG ini bukan sekadar perubahan istilah, melainkan merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha, memberikan kepastian hukum, serta menjamin setiap bangunan gedung memenuhi standar keandalan," ujarnya

Ia menyatakan, pemerintah daerah menggaris bawahi tiga tujuan utama diselenggarakannya sosialisasi SIMBG berbasis website ini ialah menyamakan persepsi terkait kebijakan, prosedur, dan persyaratan teknis penerbitan PBG melalui sistem elektronik terintegrasi. Mendorong kepatuhan para pemilik bangunan gedung terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan.

Kemudian memberikan pendampingan intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar proses pengajuan perizinan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. "Melalui forum yang terhormat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menegaskan komitmen penuhnya untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Dinas PUPR dinyatakan siap membuka layanan konsultasi dan pendampingan teknis secara terbuka guna memfasilitasi kebutuhan seluruh warga dan investor," ujarnya.