RRI.CO.ID, Ternate - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat, 8 Mei 2026. Pertemuan tersebut mengangkat tema pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha sekaligus percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili. HLM turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan OPD terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga inflasi Maluku Utara tetap berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah daerah juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan melalui pengurangan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Sejumlah langkah strategis yang didorong di antaranya pembukaan 10 ribu hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, peningkatan kapasitas cold storage, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan perikanan di Maluku Utara.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga akan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan subsidi ongkos angkut. "Pemerintah juga menargetkan percepatan digitalisasi pasar tradisional melalui penguatan jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot dan penyusunan kalender tanam terpadu," ucap Gubernur Sherly.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80 persen secara bulanan (mtm). Angka tersebut meningkat dibanding Maret 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,54 persen.

Menurut Handi, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 0,94 persen dan dipicu kenaikan harga transportasi akibat mahalnya avtur. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan restoran juga menjadi penyumbang kenaikan inflasi.

Bank Indonesia menilai periode Iduladha menjadi fase yang perlu diantisipasi karena berpotensi memicu lonjakan harga sejumlah komoditas. "Ikan segar, cabai rawit, beras, dan tarif angkutan udara diperkirakan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi akibat tingginya permintaan saat musim haji dan wisuda," ucap Handi.

Dalam HLM tersebut, TPID Maluku Utara juga meluncurkan program unggulan bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”. Program ini difokuskan pada intervensi dari hulu hingga hilir untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Di sektor hulu, program akan dijalankan melalui gerakan RINDANG BERSERI atau Tanam Rica dan Kangkung di Pekarangan, modernisasi sarana pertanian, serta penerapan digital farming dan fishery bagi petani maupun nelayan. Sementara pada sisi hilir, pemerintah memperkuat operasional Kios Sigap Pangan dan peran BUMD sebagai penyerap hasil produksi masyarakat.

Sementara itu, TP2DD Maluku Utara mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah yang disiapkan meliputi percepatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perluasan kanal pembayaran digital berbasis QRIS, hingga pengembangan pembayaran digital di sektor transportasi, pariwisata, dan pusat keramaian.

TP2DD juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyusunan peta jalan digitalisasi daerah serta memperluas edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat. Upaya itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).