RRI.CO.ID, Ternate - Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara menyiapkan pelaksanaan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2026 yang direncanakan mencakup seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Program itu saat ini masih menunggu proses pengesahan anggaran di tingkat pemerintah pusat. Meski kepastian anggaran belum diperoleh, BPJN Maluku Utara mulai menyiapkan sejumlah tahapan teknis agar pelaksanaan program tidak kembali tertunda setelah anggaran tersedia.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa. Persiapan tersebut dinilai penting untuk memperpendek waktu antara pengesahan anggaran dan dimulainya pekerjaan fisik di lapangan.
Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, juga mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan pada 2026. Karena itu, pekerjaan infrastruktur melalui program IJD nantinya diusulkan menggunakan skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi-Year Contract (MYC).
Skema tersebut memungkinkan pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dalam periode lebih dari satu tahun sehingga pengerjaan infrastruktur tidak dipaksakan selesai dalam waktu efektif yang terbatas.
“Kita berdoa semoga anggaran bisa segera tersedia dan berjalan lancar tanpa kendala, sehingga program Inpres Jalan Daerah ini dapat terlaksana dengan baik demi peningkatan infrastruktur yang merata di seluruh Maluku Utara,” ucap Hamid.
Program IJD diharapkan dapat memperkuat konektivitas jalan daerah sekaligus membuka akses antarwilayah di Maluku Utara. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis.
Dengan persiapan pengadaan dan rencana penggunaan skema MYC, BPJN Maluku Utara berupaya memastikan pekerjaan dapat berjalan secara terukur setelah anggaran pemerintah pusat disahkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....