RRI.CO.ID, Ternate – Produksi sampah di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi, mencapai sekitar 13 ton per hari. Meski volume tersebut dinilai masih dapat tertangani, keterbatasan infrastruktur persampahan menjadi tantangan utama dalam pengelolaannya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, Halim Muhammad, mengatakan pemerintah terus mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah, termasuk rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Sofifi.

“Produksi sampah di Sofifi sekitar 13 ton per hari, masih cukup tertangani. Ke depan kita sudah usulkan pembangunan TPS 3R agar terjadi pengurangan sampah dari sumber,” ujar Halim saat dikonfirmasi di Safirna Hotel Ternate, Senin 4 Mei 2026.

Ia menjelaskan, melalui sistem TPS 3R, sampah akan dipilah sejak awal, terutama yang masih memiliki nilai ekonomis. Dengan begitu, volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tabadamai dapat ditekan.

“Kalau sudah dipilah, maka yang masuk ke TPA hanya residu atau sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis,” katanya.

Namun demikian, Halim mengakui infrastruktur persampahan di Sofifi saat ini masih belum memadai. Keterbatasan fasilitas menyebabkan sejumlah titik penumpukan sampah masih sering terjadi di beberapa lokasi.

“Infrastruktur persampahan di Sofifi masih kurang dan belum mencukupi kebutuhan. Ke depan kita berharap titik-titik penumpukan sampah bisa ditangani dengan pembangunan fasilitas yang memadai,” ucap Halim.

Ia juga menjelaskan, pengelolaan persampahan di Sofifi memiliki latar belakang pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Awalnya, pengelolaan sampah di Sofifi merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tidore, namun kemudian sebagian ditangani oleh pemerintah provinsi.

“Saat ini ada pembagian kewenangan. Untuk pengelolaan sampah di pasar ditangani oleh Pemkot Tidore Kepulauan, sementara selebihnya oleh pemerintah provinsi,” ujar Halim.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, lanjut Halim, menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Meski demikian, fasilitas yang tersedia dinilai masih terbatas, termasuk kurangnya armada pengangkutan seperti bak amrol yang dinilai lebih efektif dalam penanganan sampah.

Kondisi tersebut diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Halim menyebut, sejumlah lokasi yang telah dibersihkan dari sampah kerap kembali dipenuhi sampah oleh warga.

“Misalnya di beberapa titik seperti dekat Korem, sudah dibersihkan, tapi kembali dibuang lagi. Bahkan sudah dipasang larangan, tetap saja terjadi,” ujarnya.

Pemerintah pun berharap ke depan terjadi peningkatan infrastruktur sekaligus kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar persoalan sampah di Sofifi dapat ditangani secara lebih optimal dan berkelanjutan.