RRI.CO.ID, Ternate – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk menyerap langsung berbagai aspirasi daerah, Senin 27 April 2026. Kegiatan yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, tersebut berlangsung di Royal Resto dan dihadiri perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Kunjungan ini difokuskan pada penyerapan aspirasi masyarakat terkait dampak pembangunan dan berbagai isu sosial yang berkembang di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah dorongan pembentukan undang-undang kepulauan.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki karakteristik wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, sehingga membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat.”Sekitar 10 provinsi kepulauan telah menyuarakan hal ini. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Sarbin juga menyoroti status ibu kota provinsi di Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong percepatan pembangunan di Sofifi, termasuk penguatan konektivitas dengan wilayah kabupaten terdekat.

“Kami berharap ada keberpihakan dari pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat pembangunan Sofifi,” katanya.

Isu lain yang turut disampaikan adalah kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah provinsi menilai kondisi ini menjadi dilema karena berpengaruh langsung terhadap tenaga kerja di daerah.

“Kami berharap tidak ada pembatasan tenaga kerja hingga menyebabkan karyawan dirumahkan,” ucap Sarbin.

Sarbin juga menyinggung kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar pertambangan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya telah mencatat sejumlah persoalan penting, termasuk belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.

“Ini akan kami perjuangkan dan tindak lanjuti di tingkat pusat melalui koordinasi dengan pimpinan DPR dan Komisi XI,” ujarnya.

Ia menambahkan, isu tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan juga menjadi perhatian, terutama agar pelaksanaan CSR dapat lebih berpihak pada masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Kami akan dorong melalui forum CSR agar pelaksanaannya lebih terarah dan melibatkan semua pihak,” katanya.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons berbagai persoalan pembangunan.