RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya transformasi dalam pola perencanaan pembangunan daerah agar lebih adaptif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Maluku Utara melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Sri Haryati Hatari, saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ternate, Senin 27 April 2026.

Dalam forum yang dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan kabupaten/kota tersebut, pemerintah daerah menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang sekadar mengulang program sebelumnya.

“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat copy-paste, tidak berbasis data, dan tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Sri saat membacakan arahan gubernur.

FLPD ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan integrasi program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program prioritas daerah selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Tidak boleh ada ego sektoral. Program provinsi harus terhubung dengan kabupaten/kota dan sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa tema pembangunan Maluku Utara tahun 2027 difokuskan pada percepatan pemenuhan layanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam.

Adapun prioritas pembangunan meliputi percepatan layanan dasar, peningkatan konektivitas, pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi, penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.

Meski memiliki potensi sumber daya alam besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerintah mengingatkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya berdampak merata. Ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Sejumlah persoalan mendasar seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik yang belum merata masih menjadi perhatian serius.

“Jangan sampai kita hanya melihat angka-angka bagus di atas kertas, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan dasar,” ucapnya.

Saat ini, Pemprov Maluku Utara tengah menjalankan berbagai program prioritas, di antaranya subsidi uang komite sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan dan jembatan, jalan tani, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ibu kota Sofifi.

Seluruh program tersebut, lanjutnya, harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar memberikan dampak maksimal.

Pemerintah juga mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui pendekatan berbasis data, dengan indikator kinerja yang jelas, baik dari sisi output maupun outcome.

Selain itu, prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial harus menjadi dasar dalam setiap penyusunan program pembangunan.

“Kita dituntut bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih transparan, dengan keberpihakan penuh kepada masyarakat,” ujarnya.

Sri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong pembangunan Maluku Utara yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

Forum ini juga menjadi bagian dari tahapan menuju Forum Kepala Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.

Dengan komitmen bersama, Pemprov Maluku Utara optimistis kualitas perencanaan pembangunan ke depan akan semakin baik dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.