RRI.CO.ID, Haltim-Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meminta BPH Migas segera menambah kuota minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Permintaan ini muncul setelah pemerintah daerah menilai pasokan minyak tanah bersubsidi belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menyampaikan permintaan tersebut usai melakukan koordinasi langsung dengan BPH Migas di Jakarta. “Jadi sekarang kita sudah sampaikan ke BPH Migas soal eksekusi kita masih menunggu,” ujar Ubaid Yakub saat diwawancarai, Kamis 23 April 2026.

Menurutnya, minyak tanah masih menjadi kebutuhan utama masyarakat terutama bagi rumah tangga yang bergantung pada bahan bakar tersebut. Kondisi keterbatasan pasokan dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas memasak dan kebutuhan dapur warga di berbagai wilayah.

Pemerintah daerah sebelumnya telah membangun komunikasi intensif dengan pihak terkait guna mendorong penambahan kuota minyak tanah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis mengatasi kelangkaan bahan bakar bersubsidi di Halmahera Timur.

Ubaid menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan saat ini. “Menyikapi kondisi di lapangan sebagai pemerintah tentu kami sudah menyampaikan kebutuhan tersebut ke pihak terkait,” katanya.

Meski demikian ia belum merinci sejauh mana perkembangan pembahasan penambahan kuota minyak tanah oleh pihak BPH Migas. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi terkait realisasi tambahan kuota yang telah diajukan sebelumnya tersebut.

Bupati dua periode tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat Halmahera Timur. Ia berharap pemerintah pusat segera merespons agar persoalan keterbatasan minyak tanah tidak terus berlarut di daerah.

Menurutnya penambahan kuota akan membantu menjaga stabilitas distribusi serta mencegah lonjakan harga di tingkat pengecer. Ketersediaan pasokan yang cukup juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.

“Bahkan sampai hari ini belum turun pembagian kuota minyak tanah tetapi kita sangat berharap segera terealisasi,” katanya. Pernyataan tersebut menjadi penegasan harapan pemerintah daerah agar BPH Migas segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.