RRI.CO.ID, Ternate - Program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur KH Sarbin Sehe disebut mulai menunjukkan hasil nyata. Kebijakan yang berjalan sejak 2025 itu dinilai efektif menekan Angka Tidak Sekolah (ATS), khususnya pada kelompok usia SMA sederajat.

Program tersebut mencakup jenjang SMA, SMK, SLB, MA, hingga SMAK di seluruh Maluku Utara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, menyampaikan capaian itu saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, 14 April 2026.

Di hadapan ratusan peserta, Abubakar menegaskan pentingnya memastikan seluruh warga usia sekolah memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan biaya.

“Kita patut bersyukur. Selama dua tahun terakhir, program sekolah gratis sangat membantu meringankan beban masyarakat. Kini, biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan utama,” ujar Abubakar, Selasa 14 April 2026.

Berdasarkan data Dasboard Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah ATS usia 16–18 tahun akibat putus sekolah pada 2025 tercatat sekitar 2.499 orang. Pada 2026, angka tersebut turun menjadi sekitar 1.951 orang.

Penurunan juga terlihat pada kategori lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan, dari sekitar 2.264 orang pada 2025 menjadi 2.133 orang pada 2026.

Sementara itu, kategori anak yang belum pernah bersekolah mengalami penurunan paling tajam, dari sekitar 15.968 orang pada 2025 menjadi sekitar 6.824 orang pada 2026.

“Laju penurunan ATS pada kelompok usia 16–18 tahun ini cukup menggembirakan,” kata Abubakar.

Ia menjelaskan, capaian itu didorong oleh dua program utama pemerintah daerah, yakni sekolah gratis dan kebijakan “nol residu” di setiap satuan pendidikan. Kedua langkah tersebut dinilai efektif menjangkau siswa yang berisiko putus sekolah maupun mereka yang belum pernah mengakses pendidikan formal.

Menurut Abubakar, sejak awal pemerintahan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe pada 2025, fokus terhadap pendidikan gratis serta penghapusan residu siswa menjadi strategi penting dalam memperluas akses pendidikan di daerah.

“Ini bukti bahwa intervensi kebijakan yang tepat mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses dan pemerataan pendidikan,” ucapnya.

Ia juga meminta seluruh satuan pendidikan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui program yang lebih operasional, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan siswa di lapangan.

Abubakar menekankan, sekolah memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada lagi anak di Maluku Utara yang tertinggal dari sistem pendidikan.