RRI.CO.ID, Ternate - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7.6 melanda Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis 2 April 2026 mengakibatkan kerusakan ratusan bangunan, termasuk rumah warga dan rumah ibadah. Bencana tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Menindaklanjuti arahan Presiden, BNPB bersama Pemprov Malut dan kabupaten/kota terdampak, menggelar rapat koordinasi untuk mencermati dampak dari kondisi gempa yang terjadi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara di Ruang VIP Pemda, Bandara Sultan Babullah Ternate, Minggu 5 April 2026.

Rakor tersebut dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1, BNPB, Agus Riyanto, dan Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat, Kolonel Herry Setiono.

Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, pada kesempatan itu menyampaikan, gempa bumi berdampak secara langsung di 6 kabupaten/kota, yakni Kota Ternate, Kota Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

“Berdampak kerusakan-kerusakan infrastruktur, dan sampai hari ini belum ada korban meninggal. Kita bersyukur karena Allah selamatkan kita semua,”ujar Wagub Sarbin.

Wagub melaporkan, berdasarkan data BPBD, terdapat kerusakan bangunan yang terdiri dari 99 unit rumah rusak berat, 66 unit rusak sedang, dan 139 unit rusak ringan. Selain itu, terdapat rumah ibadah yang terdampak 11 unit, sarana pendidikan 1 unit, saranan pelayanan publik 1 unit, dan fasilitas umum berupa 1 ruang tunggu pelabuhan speed, 80 meter tambatan perahu, dan 1 gedung pertemuan.

Selain kerusakan rumah, tercatat warga terdampak sebanyak 2000 jiwa lebih, dan dievakuasi di pos pengungsian 1.107 jiwa atau sekitar 100 KK. Meskipun tidak ada korban meninggal, namun 1 warga Ternate dilaporkan alami luka ringan.

Wagub Sarbin menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder mulai dari pusat hingga daerah, yang telah bersinergi melakukan tanggap darurat pascabencana, khususnya di Batang Dua, yang merupakan lokasi utama terdampak gempa. Ia juga berharap perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Teman-teman dari pusat kami berharap dibantu secara maksimal kepada kami di provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi pemerintah pusat sudah kami laporkan secara resmi,”ucap Sarbin.

Rakor tersebut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah Malut, Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Tidore,