RRI.CO.ID, Halmahera Timur– Sekretaris Jenderal LSM Amanat Penderita Rakyat Halmahera Timur, Muhibu Mandar, mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama DPRD setempat. Mereka menetapkan sebanyak 27 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sepanjang tahun 2026, secara resmi.

Dari jumlah tersebut, Muhibu menilai dua regulasi sangat strategis bagi kepentingan masyarakat luas di wilayah Halmahera Timur saat ini. Kedua Ranperda tersebut mencakup perlindungan masyarakat hukum adat serta perlindungan tanah adat yang dinilai sangat penting keberadaannya.

Menurutnya, regulasi terkait tanah adat menjadi krusial karena banyak wilayah diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat selama ini. Namun klaim tersebut belum memiliki keabsahan administratif maupun pengakuan resmi dari negara sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum.

“Ranperda ini penting agar ada kejelasan hukum, karena selama ini banyak klaim tanah adat tanpa dasar kuat,” ujarnya. Ia menegaskan, kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik kepemilikan lahan antar masyarakat.

Selain itu, pengaturan perlindungan masyarakat hukum adat diharapkan tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat dalam mengklaim wilayah adat. Pemerintah juga diminta mengambil langkah konkret seperti peninjauan status kawasan hutan untuk ditetapkan sebagai hutan adat resmi.

“Pemerintah sudah saatnya mengkaji perubahan status sebagian kawasan hutan menjadi hutan adat agar ada kepastian hukum,” katanya. Ia juga mendorong prioritas penetapan wilayah adat di Maba, Maba Tengah, serta sejumlah kecamatan di wilayah Wasile.

Muhibu menilai, selama ini masyarakat di wilayah tersebut sering mengklaim tanah adat namun belum diakui secara sah oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD diminta segera mengambil langkah konkret agar wilayah adat diakui secara resmi.