RRI.CO.ID, Halsel – Forum Pelajar Mahasiswa Wayatim (Forpmasi-Wayatim) mengecam Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilai mengabaikan kondisi jalan dan sungai tanpa jembatan di ruas jalan lintas Bibinoi–Wayatim, Kecamatan Bacan Timur Tengah.

Jalan dengan status provinsi tersebut menghubungkan lima desa, yakni Desa Bibinoi, Tabapoma, Tutupa, Tomara, dan Wayatim. Infrastruktur itu dibangun sejak 2015, namun hingga kini belum pernah dilakukan perbaikan meski kondisinya rusak parah dan rawan dilalui warga.

Ketua Forpmasi-Wayatim, Suritno Tahmid, mengatakan kondisi tersebut nyaris merenggut nyawa seorang ibu hamil bernama Wahyuni Hi Latif asal Desa Wayatim yang dirujuk ke Puskesmas Bibinoi pada Kamis lalu. Proses evakuasi terkendala akibat sungai tanpa jembatan yang tidak dapat dilalui karena banjir.

“Kejadian ini harus menjadi catatan penting bagi Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, karena menyangkut keselamatan nyawa masyarakat,” ujar Suritno, Jumat, 27 Februari 2028.

Ia menambahkan, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Bacan Timur Tengah, melainkan sudah berulang kali dialami warga. Forpmasi menilai pemerintah provinsi dan kabupaten lalai menjalankan tanggung jawab pelayanan dasar, mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama aktivitas masyarakat lima desa menuju pusat kota.

Berdasarkan data tahun 2018, Suritno menyebutkan jalan Bibinoi–Wayatim sempat masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar, termasuk pembangunan jembatan. Namun hingga kini, program tersebut belum direalisasikan.

Atas kondisi itu, Forpmasi-Wayatim mendesak Gubernur Maluku Utara agar segera merespons dan memprioritaskan pembangunan jalan Bibinoi–Wayatim. Mereka juga meminta agar anggaran proyek jalan Trans Kie Raha dievaluasi dan dialihkan untuk akses utama masyarakat yang lebih mendesak.

“Harapan kami besar kepada Ibu Gubernur untuk memprioritaskan jalan Bibinoi–Wayatim demi keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat,” kata suritno mengakhiri.