RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan birokrasi daerah melalui peran aktif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara (Balitbangda). Inovasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong daya saing daerah sejalan dengan kebijakan nasional.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda Maluku Utara, Adjwan Ade, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Provinsi Maluku Utara meraih skor 63,64 dengan predikat Inovatif dan menempati peringkat ke-10 dari 38 provinsi secara nasional.

Capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan inovasi daerah. Namun demikian, Maluku Utara belum mencapai predikat Sangat Inovatif, sehingga masih dibutuhkan penguatan ekosistem inovasi secara berkelanjutan.

Adjwan mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 51 inovasi daerah yang dilaporkan dengan tingkat partisipasi 20 organisasi perangkat daerah (OPD). Angka ini mencerminkan mulai tumbuhnya keterlibatan birokrasi dalam proses inovasi, namun masih membuka ruang luas untuk memperluas kolaborasi lintas sektor.

“Ke depan, inovasi tidak hanya harus bertambah secara jumlah, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,” ujar Adjwan saat dikonfirmasi rri.co.id, Selasa 17 Februari 2026.

Menurutnya, penguatan inovasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas program, keberlanjutan implementasi, serta mendorong lebih banyak OPD dan mitra eksternal terlibat aktif. Langkah ini diharapkan mampu membawa Maluku Utara naik kelas menuju predikat Sangat Inovatif pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yang menekankan pentingnya inovasi sebagai fondasi utama reformasi birokrasi dan pembangunan daerah.

Pemerintah provinsi optimistis, dengan ekosistem inovasi yang semakin solid, Maluku Utara tidak hanya mampu meningkatkan peringkat nasional, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.