RRI.CO.ID, Sofifi - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN resmi memulai Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak Awal Tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional, Kamis 12 Februari 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas (PANTAU KB)” sebagai upaya percepatan pemerataan layanan KB di seluruh Indonesia.

Di Provinsi Maluku Utara, peluncuran program dipusatkan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, yang dirangkai dengan pemantauan langsung pelayanan KB di Puskesmas Galala. Kegiatan ini menandai dimulainya pelayanan KB serentak yang berlangsung pada 9–15 Februari 2026 di 10 kabupaten/kota wilayah prioritas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Rusni Sarbin, Sekretaris Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Malut Ansar Jainahu, jajaran pimpinan OPD terkait, kepala puskesmas, serta unsur Tim Penggerak PKK kecamatan.

Ketua TP PKK Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, mengapresiasi pelaksanaan pelayanan KB serentak yang dinilainya sangat membantu masyarakat, khususnya karena layanan diberikan secara gratis.

“Pelayanan KB Serentak ini luar biasa, bukan hanya dari sisi kualitas layanan, tetapi juga karena gratis untuk masyarakat. Maluku Utara bahkan telah menorehkan prestasi pelayanan terbaik pada pertengahan 2025,” ujarnya.

Ia juga mengimbau seluruh ketua TP PKK dan kelompok kerja di 10 kabupaten/kota untuk memberikan dukungan penuh demi menyukseskan program KB serentak yang digagas pemerintah pusat.

Sementara itu, Sekretaris Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara, Ansar Jainahu, menegaskan bahwa PANTAU KB merupakan langkah strategis untuk menekan kesenjangan capaian program KB dan kesehatan reproduksi.

“Program ini difokuskan untuk meningkatkan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern sekaligus menurunkan angka unmet need KB, terutama pada pasangan usia subur pascapersalinan, pascakeguguran, dan mereka yang belum terpenuhi kebutuhan ber-KB,” kata Ansar.

Menurut Ansar, wilayah prioritas di Maluku Utara meliputi sejumlah kabupaten/kota, dengan perhatian khusus pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara yang masih mencatat angka unmet need cukup tinggi.

Seluruh hasil pelayanan KB, lanjutnya, akan dicatat dalam sistem pelaporan resmi sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus pemantauan capaian secara real time.

Melalui program PANTAU KB ini, BKKBN Maluku Utara menegaskan komitmennya mendukung transformasi layanan kesehatan serta pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.