Ekonomi Melonjak, Wagub Sarbin Justru Soroti Literasi Keuangan yang Masih Rendah

RRI.CO.ID, Ternate - Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang melaju pesat belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan. Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang meminta penguatan literasi keuangan dilakukan secara lebih agresif.

Sarbin menyampaikan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Maluku Utara” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Rabu 12 Agustus 2026.

Forum tersebut dihadiri Kepala OJK Maluku Utara, perwakilan Bank Indonesia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), BPS, jajaran perbankan Himbara dan bank daerah, lembaga penjamin dan asuransi, BPJS, akademisi serta pimpinan organisasi perangkat daerah.

Menurut Sarbin, Maluku Utara menghadapi paradoks ekonomi. Di satu sisi, daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama ditopang ekspansi sektor industri ekstraktif dan pertambangan. Namun, di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut belum otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu persoalan yang perlu segera ditangani, kata dia, adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko layanan keuangan.

Sarbin mengaku prihatin dengan masih maraknya masyarakat yang terjerat investasi ilegal, rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal. Persoalan tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.

Bahkan, masyarakat berpendidikan dan aparatur sipil negara (ASN) juga masih dapat menjadi korban karena tergiur keuntungan cepat.

“Kita tau betul soal literasi dan inklusi keuangan. Khusus di Malut, bukan cuma masyarakat awam, masyarakat berpendidikan hingga PNS pun literasinya menurut saya masih sangat rendah. Minset ingin cepat kaya dan untung secara instan ini sudah mendominasi, sehingga lembaga/bisnis keuangan ilegal sering kali ‘menang’ dibanding institusi resmi negara,” ucapnya.

Sarbin mengingatkan kembali sejumlah kasus investasi bodong yang pernah terjadi di Maluku Utara. Dalam sejumlah kasus, terdapat warga bahkan ASN yang mengambil kredit dari bank untuk kemudian menginvestasikan dana tersebut pada lembaga yang menawarkan keuntungan tidak rasional.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan harus diikuti pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko dan mekanisme produk keuangan.

Selain investasi ilegal, Sarbin menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai masih perlu diperkuat.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula, ia menemukan pelaku usaha lanjut usia yang bahkan belum mengetahui adanya program pembiayaan perbankan yang didukung pemerintah.

Temuan tersebut menjadi alasan Sarbin meminta perbankan, khususnya Himbara dan bank daerah, tidak sekadar menunggu masyarakat datang membuka rekening atau mengajukan kredit.

Perbankan, kata dia, harus lebih aktif melakukan edukasi dan menjangkau masyarakat hingga pelosok.

“Jangan sampai perbankan kalah aktif dari rentenir. Rentenir tidak perlu cari nasabah, nasabah yang datang sendiri. Kita minta perbankan terus dinamis, permudah akses KUR, berikan edukasi maksimal agar masyarakat paham dan terlindungi sebelum mereka dirugikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyederhanaan akses KUR tetap harus berjalan sesuai prinsip tata kelola dan kehati-hatian perbankan.

Kepala OJK Maluku Utara Adi Surahmat mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.

Dalam 10 bulan sejak beroperasi di Maluku Utara, OJK telah menggelar lebih dari 35 kegiatan literasi keuangan dengan jangkauan sekitar 4.500 peserta di 10 kabupaten/kota.

Tantangan geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu perhatian OJK dalam memperluas akses layanan keuangan.

Karena itu, OJK mendorong optimalisasi agen Laku Pandai atau layanan perbankan tanpa kantor melalui toko dan warung masyarakat untuk menjangkau desa-desa yang jauh dari kantor bank.

Adi mengatakan hasil survei nasional menunjukkan tingkat inklusi keuangan di Maluku Utara masih lebih tinggi dibandingkan tingkat literasinya. Artinya, masyarakat relatif lebih mudah mengakses produk keuangan dibanding memahami secara utuh produk yang mereka gunakan.

“PR besar kita bersama Pemda dan perbankan adalah menyelaraskan keduanya. Saat masyarakat memiliki akses ke produk keuangan, mereka juga wajib paham risiko dan manfaatnya,” kata Adi.

OJK juga terus memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui koordinasi dengan Satgas PASTI dan aparat penegak hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penghentian aplikasi penipuan dengan modus Appeninc yang sempat meresahkan masyarakat Ternate.

OJK mengimbau masyarakat memanfaatkan kanal resmi untuk memperoleh informasi, melakukan pengaduan maupun melaporkan aktivitas keuangan mencurigakan.

Masyarakat dapat menggunakan SIPASTI OJK untuk melaporkan aktivitas keuangan ilegal, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk penanganan penipuan rekening, Kontak 157 untuk pengaduan dan konsultasi, serta iDebKu untuk pengecekan informasi debitur atau SLIK.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama OJK dan pemangku kepentingan sektor keuangan mendorong penguatan kolaborasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, memperluas akses pembiayaan produktif sekaligus memperkuat mitigasi risiko keuangan.

Langkah tersebut diharapkan memastikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang sektor industri dan pertambangan dapat diikuti peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara lebih merata.