RRI.CO.ID, Sofifi - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menggenjot pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak banjir dan longsor, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang membahas progres penanganan darurat kelistrikan pascabencana.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menekankan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terlebih dalam kondisi darurat. Ia meminta PLN memaparkan peta perbaikan jaringan secara menyeluruh agar gangguan serupa dapat diminimalkan sekaligus mempercepat pemulihan layanan.

“Pemerintah provinsi ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan cepat, apalagi cuaca ekstrem belakangan ini berdampak langsung pada infrastruktur kelistrikan,” ujarnya dalam pertemuan yang digelar Senin 9 Februari 2026.

Pihak PLN menyambut baik perhatian pemerintah daerah. Senior Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Gamal Rizal Gambey, mengungkapkan tantangan utama pemulihan berada pada akses medan yang sulit serta keterbatasan transportasi menuju titik-titik kerusakan.

“Beberapa kerusakan meliputi trafo, kabel terputus, hingga tiang listrik yang roboh. Perbaikan lanjutan dijadwalkan mulai 16 Februari 2026,” kata Gamal.

Dari pemerintah kabupaten, Sekretaris Daerah Halmahera Utara E.J. Papilaya menyampaikan bahwa sejumlah desa di wilayah Loloda Utara masih mengalami pemadaman. Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah telah menyalurkan generator listrik untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Barat Julius Marau melaporkan bahwa pemulihan listrik di wilayahnya telah kembali normal seratus persen, sehingga warga sudah dapat menikmati layanan kelistrikan secara penuh.

Menutup rapat, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik sejak awal bencana. Sinergi antara Pemprov Maluku Utara dan PLN dinilai menjadi kunci kembalinya aktivitas masyarakat secara bertahap di wilayah terdampak.

Pemulihan infrastruktur kelistrikan akan terus dipantau guna memastikan layanan publik berjalan optimal, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ke depan.