Pemkot Tidore Terus Pantau Penerapan Perwali Pembatasan Aktivitas Hari Jumat

RRI.CO.ID, Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melanjutkan pemantauan penerapan Peraturan Wali Kota tentang pembatasan aktivitas hari Jumat. Pemantauan memasuki minggu kedua dan melibatkan para asisten sekda, staf ahli wali kota, serta pimpinan OPD terkait.

Kegiatan tersebut dikoordinasikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, pada Jumat 18 September 2026. Taher mengatakan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui dan mulai menaati ketentuan pembatasan aktivitas yang diberlakukan pemerintah.

"Untuk informasi terkait Perwali itu masyarakat sebenarnya sudah rata-rata mengetahui. Cuma ada beberapa titik, khususnya pasar," kata Taher.

Menurutnya, aktivitas masih terlihat di sejumlah kawasan pasar, terutama pada lapak pedagang yang berada di bagian luar. Pemerintah daerah telah memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai ketentuan penerapan Perwali tersebut.

Pemantauan akan berlangsung selama empat minggu sebelum pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. "Kita memberikan ikhtiar kepada seluruh pedagang bahwa kita akan melakukan pemantauan selama empat minggu. Untuk empat minggu ke depan kita akan melakukan evaluasi, sehingga kita akan mencoba memberikan alternatif yang lain," ujarnya.

Taher menjelaskan, kebijakan tersebut akan tetap dilanjutkan apabila masyarakat dan pelaku usaha menaati aturan yang telah disepakati. Sementara itu, pemantauan di pelabuhan, pertokoan, dan gerai menunjukkan kondisi yang kondusif serta aktivitas usaha mulai mengikuti ketentuan.

"Untuk pertokoan, gerai-gerai alhamdulillah sudah bisa. Mereka yang kemarin itu malah jam 10 sudah tutup," katanya.

Taher menambahkan, kondisi terminal juga telah kosong berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah daerah.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah masih berkoordinasi mengenai pengaturan pelayanan rumah sakit karena Sabtu merupakan hari libur. Pemkot Tidore Kepulauan akan melanjutkan pemantauan hingga empat minggu sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Perwali.