Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Ternate Perlu Diperkuat

RRI.CO.ID, Ternate — Pemerintah Kota Ternate didorong untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menghadapi kondisi kemarau panjang.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menyatakan dorongan tersebut disampaikan menyusul masih adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kota Ternate. Upaya mitigasi dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bertindak ketika kebakaran telah terjadi.

“Khusus terkait kebakaran hutan dan lahan, kami melihat upaya pelayanan dari Dinas Pemadam Kebakaran sejauh ini sudah maksimal. Namun, kami berharap pemerintah juga dapat membuat pemetaan strategi terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran, khususnya dalam situasi kemarau panjang,” ujar Nella sapaannya.

Menurutnya, pemetaan perlu dilakukan dengan mengacu pada data luas lahan dan hutan, jenis kawasan, serta peta zona atau kawasan yang dimiliki pemerintah. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

“Misalnya, dari delapan kecamatan di Kota Ternate, wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari situ pemerintah dapat menentukan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan,” ucapnya.

Ia menegaskan, mitigasi tidak seharusnya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Terlebih, penanganan kebakaran di kawasan hutan dan lahan memiliki tantangan tersendiri. Selain dapat terjadi dalam skala kecil, kebakaran juga berpotensi meluas hingga skala sedang maupun besar.

“Kita tahu ada keterbatasan moda transportasi, peralatan pemadam kebakaran, maupun sarana dan prasarana lainnya. Apalagi jika kebakaran terjadi di kawasan hutan dan lahan, penanganannya tentu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda,” katanya.

Karena itu, pemerintah kota dinilai perlu mengoptimalkan strategi mitigasi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi karhutla sekaligus mengurangi risiko bencana di wilayah Kota Ternate.