Ironi Bantuan Warga Miskin,. Ketika Minyakita Berbau Solar

  • 06 Jul 2026 22:18 WIB
  •  Surakarta

RRI.CO.ID, Sragen - Niat hati meringankan beban dapur di tengah impitan ekonomi, apa daya justru ancaman kesehatan yang didapat. Itulah ironi mendalam yang kini dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah Solo Raya—mulai dari Klaten, Wonogiri, Karanganyar, hingga Kabupaten Sragen.

Bantuan minyak goreng bersubsidi merek Minyakkita yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat prasejahtera, ramai-ramai dikembalikan. Bukan karena warga tak butuh, melainkan karena minyak tersebut berbau menyengat mirip bahan bakar solar, hingga memicu tenggorokan serak dan batuk-batuk bagi yang telanjur mengonsumsinya.

Sebuah fenomena yang sangat kita sayangkan. Program jaring pengaman sosial yang mulia ini justru tercoreng karena kualitas komoditasnya dipertanyakan.

Kita patut melayangkan pertanyaan besar kepada otoritas terkait: Bagaimana mungkin bahan pangan krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak bisa lolos dari kualifikasi kelayakan dan bebas beredar ke tangan masyarakat? Di mana fungsi kontrol kualitas (quality control) sebelum produk ini dikemas dan disalurkan ke balai-balai desa?

Meski Perum Bulog Cabang Surakarta bergerak cepat menarik sekitar dua puluh ribu kemasan bermasalah yang diproduksi oleh PT KMR, langkah mitigasi saja tentu tidak cukup. Publik butuh jawaban konkret mengenai kandungan kimia di dalamnya.

Pertanyaan mendesaknya adalah: Jika minyak goreng berbau solar ini sampai beracun dan membawa dampak kesehatan jangka panjang bagi warga, siapa yang akan bertanggung jawab?

Pihak produsen wajib hukumnya untuk lebih jeli, teliti, dan cermat. Minyak yang siap edar harus dipastikan berada dalam kondisi terbaik, tanpa toleransi kesalahan sekecil apa pun.

Meskipun masalah aroma solar ini diklaim hanya terjadi pada sebagian produk dalam rentang waktu produksi tertentu, kejadian ini harus menjadi catatan merah yang sangat penting. Jangan sampai ada preseden buruk dan pembiaran di tengah masyarakat, bahwa bantuan untuk warga miskin itu kualitasnya "memang sengaja diturunkan" beras yang rusak kutuan, atau minyak goreng yang tidak layak konsumsi.

Ingat, kemiskinan tidak boleh mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pangan yang aman, sehat, dan bermartabat. Pemerintah dan seluruh rantai penyalur harus sadar, yang mereka bagikan adalah bantuan hidup, bukan ancaman kesehatan baru bagi masyarakat kecil. MI

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....